Peraturan Hukum Terbaru

Berita Terbaru

Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta menilai masih banyak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang loyo dalam menyerap penyerapan modal daerah (PMD). Bahkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) penggunaan APBD tahun 2021, masih ada BUMD yang sama sekali tidak melakukan penyerapan PMD. Sekertaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga mengatakan, tentu kondisi tersebut menjadi sesuatu hal yang patut disayangkan. Padahal banyak program kerja atau penugasan yang diberikan langsung pemerintah kepada BUMD, khususnya untuk kesejahteraan masyarakat Jakarta. “Karena itu kita akan perketat pemberian PMD kedepannya. Kalau memang tidak mampu mengeksekusi segera, ya tidak kita berikan,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (12/4). Berdasarkan LKPJ pengunaan APBD tahun 2021 BUMD yang berhasil mencatatkan optimalisasi penyerapan APBD adalah PT MRT Jakarta dan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Sementara tujuh lainnya hanya mencatatkan penyerapan di bawah 70%. Masing-masing yakni Perumda Air Minum (PAM) Jaya menyerap 10,36%, Perumda Pembangunan Sarana Jaya menyerap 27%, Perumda Pasar Jaya menyerap 35%, dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) 61%. Sementara PT Jakarta Tourisindo (JakTour), PT Food Station Tjipinang Jaya dan Perumda PAL Jaya menjadi sorotan lantaran penyerapan PMD 0%. “Jangan pada saat proses permintaan PMD ngotot, tapi saat diberikan tidak direalisasikan. Berikutnya kita akan kawal, kalau sudah kita berikan maka harus segera direalisasikan,” tegas Pandapotan. Dalam rapat kerja, sejumlah direktur BUMD menyampaikan sejumlah alasan mengenai rendahnya serapan PMD. Seperti Direktur Utama (Dirut) PAM Jaya Syamsul Bachri Yusuf menyampaikan, salah satu penyebab pihaknya rendah menyerap PMD lantaran terlambatnya mendapatkan tender untuk pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM). “Memang masih ada Rp679 miliar belum kita serap. Kendala utama di mitra, tapi kita akan upayakan agar selanjutnya untuk tahun 2022 tetap kita adakan tender dahulu, meskipun realisasi baru diawal tahun 2023,” ungkapnya. Untuk tidak terserapnya sama sekali PMD di PT Jaktour Perseroda dijelaskan Novita Dewi selaku Dirut dikarenakan pandemi Covid-19. Ia menyampaikan, PMD yang diberikan pemerintah dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp138,8 miliar. PMD tersebut rencananya akan digunakan untuk merevitalisasi sejumlah hotel milik pemerintah. Namun kegiatan terpaksa urung dilaksanakan karena hotel-hotel yang dimaksud mendapat penugasan menampung tenaga kesehatan dan tempat isolasi warga selama pandemi. “Karena pandemi ada permintaan dari Satgas Covid hotel kita digunakan untuk tenaga medis dan isolasi warga yang tedampak sampai 31 Maret 2022 kemarin. Tapi mulai hari ini kita sudah melakukan tender konsultan perencanaan, ditargetkan akhir Agustus konstruksi dimulai dan selesai Maret 2023,” terangnya. Sementara itu, untuk PMD PT Food Station Tjipinang Jaya sebesar Rp50 miliar yang juga tidak sama sekali melakukan menyerapan dijelaskan Budi Santoso selaku Dirut lantaran lamanya pencairan PMD. Ia mengatakan, PMD baru diterima pihaknya di 29 Desember 2021. “Sedangkan sesuai tata kelola anggaran tersebut belum bisa kamu pergunakan karena harus menunggu RUPS. Sedangkan RUPS baru akan kami jadwalkan di 29 April besok,” ujarnya. Hal senada disampaikan Dirut Perumda Sarana Jaya Agus Himawan. Ia menyampaikan, tidak optimalnya serapan PMD disebabkan pencairan yang baru terlaksana di akhir tahun 2021. Meski demikian, Sarana Jaya telah berupaya penuh dengan berhasil menyerap sebesar Rp48,1 miliar atau 27% dari Rp175 miliar PMD yang diberikan pemerintah. “Kendalanya memang menerimanya dipenghujung akhir tahun. Jadi belum sempat kami gunakan,” tandas Agus.

Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta menilai masih banyak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang loyo dalam menyerap penyerapan modal daerah (PMD). Bahkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) penggunaan APBD tahun 2021, masih ada BUMD yang sama sekali tidak melakukan penyerapan PMD. Sekertaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga mengatakan, tentu kondisi tersebut menjadi sesuatu hal yang patut disayangkan. Komisi B Soroti Lemahnya Serapan PMD Tujuh BUMD di LKPJ APBD 2021

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) penggunaan APBD tahun anggaran 2021 dalam forum rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (6/4). Dalam pidatonya, Riza memaparkan sejumlah realisasi penggunaan anggaran yang telah dilaksanakan satuan dan unit kerja perangkat daerah di sepanjang tahun 2021 lalu. Antara lain, pendapatan daerah tahun anggaran 2021 tercapai 100,60% yakni sebesar Rp65,59 triliun dari target Rp65,20 triliun. Besaran tersebut diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp41,63 triliun atau 92,15%, realisasi pendapatan transfer sebesar Rp22,67 triliun atau 134,37% serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp1,28 triliun atau 40,81%. “Walaupun secara keseluruhan pendapatan daerah mencapai realisasi sangat baik, namun realisasi beberapa komponen pajak daerah kurang dari 95 persen seperti BPHTB dan PBB-P2 akibat tingginya penyebaran Covid-19,” ujar Riza. Selanjutnya, ia menjelaskan untuk pos realisasi belanja daerah sampai akhir tahun 2021 tercatat Rp61,73 triliun atau hanya mencapai 88,20% dari target yang direncanakan sebesar Rp69,99 triliun. “Tidak tercapainya realisasi tersebut karena adanya pembatasan kegiatan akibat pandemi, kendala teknis seperti keterbatasan waktu proses pengadaan barang jasa, dan harga lebih tinggi dari pagu anggaran,” ucapnya. Kemudian untuk penerimaan pembiayaan dapat direalisasikan sebesar Rp11,91 triliun atau 81,15% dari target Rp14,68 triliun. Sedangkan untuk realisasi pengeluaran pembiayaan tercatat Rp5,94 triliun atau 61,26% dari rencana sebesar Rp9,69 triliun. Adapun rincian pengeluaran pembiayaan yakni dialokasikan untuk penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perumda Air Minum Jaya, Perumda Pembangunan Sarana Jaya, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Jakarta Propertindo, PT Jakarta Tourisindo, dan PT MRT Jakarta sebesar Rp5,9 triliun. Selanjutnya untuk pembayaran pokok hutang sebesar Rp33,62 miliar, serta pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat sebesar Rp200 miliar. “Dengan realisasi pendapatan belanja daerah dan pembiayaan daerah tersebut maka terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun 2021 sebesar Rp9,63 triliun,” terangnya. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menjelaskan, laporan pertanggungjawaban penggunaan APBD yang telah dipaparkan Wakil Gubernur akan ditindaklanjuti dalam bentuk evaluasi di lima Komisi di DPRD DKI Jakarta. Sesuai hasil rapat Badan Musyawarah, pembahasan di tingkat Komisi akan digelar pada 11 dan 12 April, kemudian dilanjutkan pembahasannya di rapat Badan Anggaran (Banggar) dan Rapat Pimpinan Gabungan pada 18 April 2022 mendatang. “Rekomendasi DPRD atas Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2021 yang akan disampaikan dalam rapat Paripurna DPRD pada Senin 25 April mendatang,” tandas Taufik.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) penggunaan APBD tahun anggaran 2021 dalam forum rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (6/4). Dalam pidatonya, Riza memaparkan sejumlah realisasi penggunaan anggaran yang telah dilaksanakan satuan dan unit kerja perangkat daerah di sepanjang tahun 2021 lalu. Antara lain, pendapatan daerah tahun anggaran 2021 tercapai 100,60% yakni sebesar Rp65,59 Wagub DKI: Pendapatan Daerah di 2021 Mencapai Realisasi Sangat Baik

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta menyampaikan laporan hasil reses pertama yang telah dilaksanakan sejak 23 Februari sampai 15 Maret tahun 2022 melalui rapat paripurna, Selasa (5/4). Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Misan Samsuri sebagai pimpinan rapat paripurna meminta seluruh aspirasi masyarakat yang tertuang dalam laporan reses pertama itu ditindaklanjuti dengan memasukan dalam program Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023. “Kompilasi aspirasi masyarakat ini akan kami sampaikan kepada Gubernur untuk dijadikan bahan masukan dan evaluasi, serta kajian lebih lanjut dalam tahapan perencanaan program Musrenbang dan penyusunan RAPBD,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (5/4). Pernyataan Misan merujuk kepada poin-poin laporan reses pertama tahun 2022 pimpinan dan anggota dewan yang dibacakan Anggota Komisi E yakni Idris Ahmad. Ada sejumlah poin di masing-masing bidang yang ditekankan DPRD dalam rangka penyempurnaan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pertama, dalam salah satu butir aspirasi Bidang Pemerintahan Pertanahan dan Ketertiban Umum, DPRD DKI meminta agar Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta membuat posko pemadam di daerah rawan kebakaran, terutama di Wilayah Kapuk Muara. “Mengingat wilayah Kapuk Muara merupakan daerah yang rawan terjadi kebakaran, maka kami mengusulkan agar pemadam kebakaran dapat standby disana untuk memaksimalkan dan mempercepat proses antisipasi serta penanggulangan kebakaran dan penyelamatan,” kata Idris. Kedua, untuk Bidang Perekonomian dan Keuangan Daerah, DPRD DKI meminta agar Pemprov dapat membantu warga untuk menggerakan roda perekonomian pasca Pandemi Covid-19 melalui program Jakpreneur. “Kami mengusulkan agar Pemprov memberi modal bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), juga bisa memberikan pelatihan Koperasi diharapkan masyarakat lebih kreatif mengembangkan usahanya,” tambah Idris. Ketiga, dalam salah satu poin aspirasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, DPRD DKI mendorong Pemprov untuk membuat gorong-gorong disejumlah wilayah rawan tergenang. “Dalam rangka mitigasi terjadinya banjir, memohon agar Pemprov segera merealisasikan pembuatan gorong-gorong saluran air Tanjung Priok, normalisasi gorong-gorong di Kelurahan Kebon Jeruk, dan mengeruk gorong-gorong di Kelurahan Tegal Alur, Kebon Kosong, Kemayoran,” ungkap Idris. Terakhir, untuk Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pendidikan, DPRD DKI untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pengurus dan tenaga pengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). “Dibutuhkan hibah PAUD untuk mendukung aktivitas belajar dan mengajar, pembangunan sarana dan prasarana untuk PAUD di wilayah Pegangsaan. Selain itu, perbaikan PAUD juga dibutuhkan di Kelurahan Pondok Kopi dan di Kelurahan Harapan Mulya,” tandasnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta menyampaikan laporan hasil reses pertama yang telah dilaksanakan sejak 23 Februari sampai 15 Maret tahun 2022 melalui rapat paripurna, Selasa (5/4). Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Misan Samsuri sebagai pimpinan rapat paripurna meminta seluruh aspirasi masyarakat yang tertuang dalam laporan reses pertama itu ditindaklanjuti dengan memasukan dalam program Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) DPRD Ingatkan Pemprov Aspirasi Warga Harus Masuk Musrenbang

DPRD Provinsi DKI Jakarta akan menggelar Rapat Paripurna penyampaian pidato Gubernur mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021. Wakil Ketua Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta Misan Samsuri mengatakan, berdasarkan hasil rapat Bamus Paripurna akan digelar, Rabu (6/4) besok. Laporan pertanggungjawaban itu merupakan amanat Pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan satu kali dalam satu tahun. “LKPJ disampaikan dalam Rapat Paripurna paling lambat tiga bulan setelah anggaran berakhir,” ujarnya saat rapat Bamus di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (5/4). Bamus juga menjadwalkan pembahasan LKPJ di masing-masing Komisi, yakni pada 11 sampai 12 april 2022 mendatang sesuai pasal 20 ayat 1 paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima DPRD. “Sesuai kesepakatan bersama, setelah pembahasan di Komisi, kita akan lalukan rapat pimpinan gabungan dan dilanjutkan Banggar pada 18 April 2022,” tandasnya. Selanjutnya, DPRD akan menggelar rapat Paripurna penyampaian rekomendasi atas LKPJ tahun anggaran 2021 pada 25 April 2022 mendatang.

DPRD Provinsi DKI Jakarta akan menggelar Rapat Paripurna penyampaian pidato Gubernur mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021. Wakil Ketua Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta Misan Samsuri mengatakan, berdasarkan hasil rapat Bamus Paripurna akan digelar, Rabu (6/4) besok. Laporan pertanggungjawaban itu merupakan amanat Pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 menyatakan bahwa DPRD DKI Segera Gelar Paripurna Pertanggungjawaban Penggunaan APBD 2021

Kegiatan

Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta BUMD bidang pangan mampu mengatasi kelangkaan kebutuhan pokok dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok selama Ramadan. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Hasan Basri Umar menyampaikan, untuk menjamin dua poin tersebut terpenuhi, BUMD bidang pangan harus rutin menggelar operasi pasar. Upaya tersebut diyakini mampu mengatasi adanya oknum yang sengaja menimbun atau mematok harga kebutuhan pokok diatas normal. “Harus rutin, kalau tidak harganya akan melonjak. Contoh saja harga diluar seperti minyak satu liter Rp28 ribu, tapi ternyata BUMD menyediakan minyak dengan harga Rp24 ribu. Ini harus dipantau terus agar stabilitas harga aman,” ujarnya saat mengunjungi gudang beras PT Tjipinang Food Station, Jakarta Timur, Selasa (29/3). Di lokasi yang sama, anggota Komisi B Taufik Zoelkifli meminta agar PT Tjipinang Food Station, Perumda Pasar Jaya, dan Perumda Dharma Jaya melakukan percepatan dan penjagaan stok kebutuhan daging sejak dini. “Untuk penjagaan kita meminta untuk meremajakan cold storage, kalau ditambah maka persediaan bisa lebih mudah. Kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi,” terangnya. Ketiga BUMD pangan pun mengaku sudah menyiapkan skema untuk pemenuhan kebutuhan warga Jakarta dan memastikan ketersediaan stok pangan aman. Direktur Utama Dharma Jaya Raditya Endra Budiman mengatakan sudah melakukan kerjasama dengan beberapa BUMD daerah untuk mendapatkan stok daging sapi dan unggas. “Kami siap, stok aman, karena kami telah mengembangkan kerjasama kemitraan untuk mendapatkan pasokan bahan baku baik ternak daging, maupun ayam yang kompetitif berkualitas dan berkelanjutan,” tuturnya di Perumda Dharma Jaya, Cakung Jakarta Timur. Lalu Direktur Perkulakan dan Retail Perumda Pasar Jaya Anugrah Esa mengaku telah menyetok sejumlah komoditas pangan seperti cabai dan bawang di dalam controlled atmosphere storage (CAS) yang mampu menampung hingga 16 ton, sehingga ia dapat memastikan harga tetap stabil hingga Idul Fitri. “Kita disini punya tiga CAS. Satu CAS bisa menyimpan 16 ton. Ketika butuh untuk stabilisasi harga, baru kita keluarkan. Jadi masyarakat cukup tenang dalam menghadapi Ramadan tahun ini,” ucapnya di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur.” Hal senada juga diungkap Direktur PT Tjipinang Food Station Pamrihadi Wiraryo. Ia memastikan stok beras untuk satu bulan kedepan aman. “Kebutuhan beras kita 30 ribu, saat ini kita sudah ada stok 33 ribu. Dalam waktu dekat kita juga akan panen raya di 7.980 hektare yang akan menghasilkan gabah kering 45.486 ton. Jadi dapat kami pastikan stok beras aman,” tandasnya.

Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta BUMD bidang pangan mampu mengatasi kelangkaan kebutuhan pokok dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok selama Ramadan. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Hasan Basri Umar menyampaikan, untuk menjamin dua poin tersebut terpenuhi, BUMD bidang pangan harus rutin menggelar operasi pasar. Upaya tersebut diyakini mampu mengatasi adanya oknum yang sengaja menimbun atau mematok harga Sambut Ramadan, Komisi B Ingin BUMD Rajin Gelar Operasi Pasar

Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong PT MRT Jakarta melakukan kajian khusus pada rencana penempatan depo MRT di kawasan Ancol Barat pada pembangunan Fase 2. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan, PT MRT juga harus menggandeng sejumlah pihak agar pembebasan lahan untuk pembangunan depo tersebut tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. “Memang ini sebuah proyek yang harus dikerjakan secara hati-hati. Maka kita mau memastikan ketika akuisisi lahan tersebut tidak terjadi pelanggar hukum,” ujarnya saat meninjau proyek MRT Fase 2 di kawasan Bundaran HI, Senin (28/3). Ismail menjelaskan, Hak Guna Bangunan (HGB) lokasi Depo MRT Ancol Barat saat ini masih dimiliki PT Asahimas Flat Glass, sementara Hak Pengelolaan (HPL) atas nama PT Pembangunan Jaya Ancol. “Khusus untuk memastikan akuisisi lahan Depo Ancol Barat akan kami rapatkan lagi bersama dengan komisi B, dan kami kawal sehingga tidak ada praktek-praktek yang melanggar aspek hukum,” ungkapmya. Di lokasi yang sama, Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar mengaku masih melakukan pembahasan dengan Pemprov DKI agar pembebasan lahan untuk Depo bisa segera dituntaskan dan rampung tepat waktu. “Memang terkendala kita belum memutuskan soal ketersediaan lahan Depo. Kita masih bahas dan upayakan agar ada komitmen Pemerintah untuk status lahan depo bisa segera dituntaskan,” ucapnya. William mengatakan saat ini sudah ada dua opsi untuk membebaskan sekitar 19,6 hektare lahan tersebut. Masing-masing dibebaskan oleh Pemprov melalui Dinas Perhubungan, atau melakukan kerjasama dengan PT Asahimas Flat Glass. “Prosesnya belum bergerak karena ada dua opsi. Pertama pengadaan lahan ini dilakukan oleh Pemprov DKI, atau kita coba lakukan B2B (business to business),” tandasnya.

Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong PT MRT Jakarta melakukan kajian khusus pada rencana penempatan depo MRT di kawasan Ancol Barat pada pembangunan Fase 2. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan, PT MRT juga harus menggandeng sejumlah pihak agar pembebasan lahan untuk pembangunan depo tersebut tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. “Memang ini sebuah proyek yang harus Komisi B Ingatkan Pembangunan MRT Fase 2 Harus Sesuai Aturan

Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi upaya PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dalam menggenjot pembangunan sirkuit Jakarta E-Prix atau Formula E di Ancol, Jakarta Utara. Sekretaris Komisi D DPRD DKI Syarif saat meninjau langsung lapangan mengatakan, pengerjaan sirkuit Formula E saat ini telah mencapai 87 persen. Sejauh ini pun Jakpro konsisten dengan target penyelesaian pengerjaan aspal paling lambat awal April hingga penyelesaian fasilitas pendukung seperti tribun dan paddock hingga barrier pada awal Mei. “Oleh karena itu kita apresiasi pengerjaan yang dilakukan Jakpro dan lain lain, dan saya kira warga sudah tidak sabar menanti ingin lihat balapan formula E,” kata Syarif di lokasi, Jumat (25/3). Sirkuit Formula E Jakarta di Ancol memiliki sejumlah hal yang cukup unik ketimbang sirkuit-sirkuit lain yang menggelar balap mobil listrik tersebut. Yaitu keberadaan banking atau lintasan yang sengaja dimiringkan di mana bagian terendahnya berada di sisi ‘dalam’ arah tikungan. Banking ini sendiri terdapat pada tikungan-tikungan di sektor tiga sirkuit Formula E Jakarta, yang tampak seperti ‘kepala kuda lumping’ pada sirkuit yang berada di dalam kawasan Taman Impian jaya Ancol itu. Keberadaan banking ini menjadi keunikan tersendiri, berkat status sirkuit Formula E Jakarta di Ancol yang unik juga ketimbang sirkuit-sirkuit Formula E lainnya. Meski demikian, Syarif terus mengingatkan agar Jakpro terus memperhatikan kelayakan fasilitas utama hingga pendukung balapan secara komprehensif sebelum pelaksanaan pre-event hingga main event Jakarta E-Prix 4 Juni mendatang. “Karena yang saya dengar seperti paddock tribun itu harus knockdown, ada yang sudah dibikin seperti barrier sudah dibuat, tidak permanen seperti aspal ini. Jadi ini sudah mulus rapih siap digunakan dan menghibur masyarakat,” ungkap Syarif. Di lokasi yang sama, Desainer Sirkuit Formula E Irawan Sucahyono juga memastikan pihaknya akan terus mengevaluasi seluruh detail penyelesaian sirkuit Formula E secara komprehensif. Termasuk memperhatikan beberapa revisi berdasarkan rekomendasi FIA selaku operator Jakarta E-Prix 2022. “Jadi kemarin mulai ditinjau dengan FIA memang ada sedikit perubahan harus ini harus itu, dan target itu juga ditentukan oleh FIA. Mungkin ada sedikit kemunduran tapi tidak sampai awal April itu karena FIA juga itu untuk trek-nya ya mereka hanya konsen disana,” terangnya. Meski demikian, pihaknya juga akan terus mengedepankan faktor keselamatan dalam setiap material aspal hingga fasilitas pendukung. Sehingga perhelatan akbar Jakarta E-Prix 2022 dapat terlaksana dengan sukses. “Jadi kita pastikan faktor keselamatannya tidak hanya trek saja. Namun dengan semua hal yang berhubungan dengan keselamatan,” tandas Irawan.

Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi upaya PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dalam menggenjot pembangunan sirkuit Jakarta E-Prix atau Formula E di Ancol, Jakarta Utara. Sekretaris Komisi D DPRD DKI Syarif saat meninjau langsung lapangan mengatakan, pengerjaan sirkuit Formula E saat ini telah mencapai 87 persen. Sejauh ini pun Jakpro konsisten dengan target penyelesaian pengerjaan aspal paling lambat awal April Sekertaris Komisi D Apresiasi Pengerjaan Sirkuit Formula E

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan menyampaikan, masukan terkait subtansi dalam revisi Perda Jaringan Utilitas tetap akan diterima meski pihaknya telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) sebanyak dua kali. “Bapemperda masih terbuka dan sangat berharap untuk bisa menerima masukan lagi yang tentunya untuk memperkaya Bapemperda didalam pembahasan lebih lanjut tentang Raperda ini diwaktu yang akan datang,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (16/2). Pantas menyimpulkan, dari seluruh masukan yang telah diterima, penyempurnaan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan dan keindahan akan menjadi salah satu prioritas yang akan diatur dalam Raperda jaringan utilitas ini. “Yang saya dengar selama dua kali RDP ini, pada prinsipnya hampir semua peserta sepakat bahwa perlu ada penataan dan peruntukan ruang yang lebih indah, lebih baik dan lebih humanis. Kita mohon kerjasamanya untuk menyempurnakan Raperda ini sehingga bisa berdayaguna dan berhasil guna di waktu yang akan datang,” ungkapnya. Dalam RDPU yang dilakukan dengan daring, ada sejumlah usul lain seperti yang dikemukakam oleh Deliani Siregar, perwakilan dari Institute for Transportation and Development Policy. Ia meminta agar dilakukan sosialisasi kepada masyarakat pengguna jalan apabila ada pengerjaan utilitas di jalan utama. Sehingga ada opsional pengalihan rute untuk para pengguna jalan. “Bisa ditambahkan juga sebenarnya untuk rencana Informasi Publik dan juga rencana mitigasi gangguan selama pelaksanaan pekerjaan. Karena biasanya tidak terinformasi kapan akan mulai atau selesainya. Kadang-kadang di lapangan ini menjadi hambatan bagi kami untuk melakukan mobilitas,” ucapnya. Deliani juga meminta Raperda ini dapat mengatur tentang standarisasi pengembalian kondisi jalan yang terkena imbas pembetulan utilitas. Pasalnya ditemukan banyak jalan yang rusak dan tidak ramah pejalan kaki serta pengendara setelah ada pengerjaan tersebut. “Harapan kami memang nanti ada standarnya, karena sudah ada beberapa kecelakaan, bukan hanya menimpa teman-teman pejalan kaki tapi juga pesepeda karena jalan tidak rata,” ungkapnya. Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga, revisi Perda ini harus secepatnya diselesaikan. Mengingat Jakarta sebagai Ibukota harus menunjukkan keindahan kota yang modern. “Rasanya tidak ada alasan untuk menunda pengesahan Raperda tersebut karena Jakarta harus berani seperti kota-kota besar di dunia yang secara teknis kabel-kabel sudah dibawah yang menunjang keindahan,” ucapnya. Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga Hari Nugroho mengaku akan berupaya semaksimal mungkin mengatur jaringan utilitas yang masih semrawut di Ibukota melalui revisi Perda ini. “Memang Jakarta sudah dari awal semrawut tidak diatur secara komperhensif bahwa SJUT itu harus dibawah seperti di kota maju. Supaya Jakarta kedepan bisa menjadi kota modern, dan kota maju,” tandasnya. Adapun revisi Perda Jaringan Utilitas akan terdiri dari 11 bab diantaranya mencakup keterpaduan penempatan jaringan utilitas, perencanaan penempatan jaringan utilitas, penyelenggaraan sarana jaringan jaringan utilitas, perizinan, pembinaan, pengawasan, penyidikan, hingga ketentuan pidana.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi DKI Jakarta menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas. Ketua Bapemperda DPRD DKI Pantas Nainggolan mengatakan, masukan dari pemerintah pusat diperlukan untuk memperkaya kajian seputar pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) sesuai konsideran dengan Revisi Perda Jaringan Utilitas, DPRD DKI Terima Masukan Pemerintah Pusat