Peraturan Hukum Terbaru

Berita Terbaru

Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta meminta Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan (Citata) DKI gencar mensosialisasikan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 31 tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan (RDTR-WP) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tahun 2023 mendatang. Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta Syarif mengatakan, sosialisasi penting dilakukan untuk menghindari kesalahan masyarakat dalam mengajukan perizinan konstruksi bangunan. Seperti sekarang ini, untuk melakukan pembangunan, masyarakat tidak harus mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) namun wajib memiliki persetujuan bangunan gedung (PBG) yang bisa diajukan melalui sistem informasi manajemen bangunan gedung (SIMBG). “Karena tanpa ada sosialisasi, masyarakat tidak paham apa perubahan dari sebelumnya. Supaya Pergub itu jalan, masyarakat harus diberi pemahaman,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (17/11). Dengan anggaran sebesar Rp831 juta yang telah disetujui dalam rancangan APBD tahun 2023, kata Syarif, sosialisasi harus dilakukan secara merata di 44 Kecamatan se-DKI Jakarta. Tidak hanya itu, Dinas Citata harus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dan memahami isi seluruh Pergub RDTR-WP. “Saya sarannya disosialisasikan per Kecamatan, harus tersentuh semua. ASN yang bertugas juga harus diberikan pemahaman dengan informasi yang valid terkait Pergub itu sendiri,” kata Syarif. Hal senada juga diungkap anggota Komisi D Pantas Nainggolan. Ia menilai perlunya Pemprov untuk turun langsung ke masyarakat sehingga informasi yang ada dalam payung hukum tersebut dapat diterima dengan baik. “Sosialisasi pertama dilakukan aparatur pemerintah sampai ke bawah, sehingga betul-betul bisa memahami ruh Pergub 31 tersebut dan masyarakat bisa mendapatkan informasi yang utuh,” ungkap Pantas. Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Citata Heru Hermawanto menegaskan pihaknya akan menggandeng Biro Tata Pemerintahan (Tapem) untuk melakukan sosialisasi hingga tingkat RW. “Kita kemarin sudah bersurat juga dengan teman-teman Tapem untuk minta bantuan memfasilitasi sosialisasi. Kami akan kerahkan semua personil kami mulai dari Sudin dan Kecamatan. Kita libatkan langsung sehingga serentak untuk membantu menjembatani penjelasan RDTR ke masyarakat,” tegas Heru.

Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta meminta Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan (Citata) DKI gencar mensosialisasikan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 31 tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan (RDTR-WP) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tahun 2023 mendatang. Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta Syarif mengatakan, sosialisasi penting dilakukan untuk menghindari kesalahan Tingkatkan Pemahaman Warga, Komisi Minta Aturan Tata Ruang Gencar Disosialisasikan

Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta menyetujui pemberian penyertaan modal daerah (PMD) sebesar Rp1,2 miliar untuk PT Food Station Tjipinang Jaya. PMD tersebut diharapkan optimal untuk memenuhi ketersediaan beras fortifikasi kaya vitamin. Anggota Komisi B DPRD DKI Farazandi Fidinansyah mengatakan, dengan PMD yang diberikan PT Food Station harus menjamin keterjangkauan harga. Tujuannya agar program tersebut efektif sebagai upaya meningkatkan gizi masyarakat serta menekan angka stunting pada anak usia dini yang kini mencapai 16,8%. “Ini satu-satunya program yang beririsan langsung dengan stunting. Keterjangkauan harga penting. Kalau programnya ada, tetapi harganya tidak terjangkau, ya jadi tidak tuntas upaya kita,” ujarnya di Grand Cempaka Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/11). Hal senada disampaikan anggota Komisi B Nur Afni Sajim. Ia mengungkapkan beras bervitamin yang dinilai mampu mencegah stunting ini, harus memiliki harga jual ekonomis. Bila harga jualnya mahal, maka dikhawatirkan masyarakat ekonomi kelas bawah tidak mampu mengonsumsinya. Dampaknya, target awal penyediaan beras tersebut tidak tepat sasaran. “Itu menjadi perhatian. Kita tidak mau, nanti kegiatan itu, ke masyarakat berdampaknya tidak ekonomis,” terang Nur Afni. Sementara itu, anggota Komisi B Taufik Zoelkifli mendorong PT Food Station agar beras fortifikasi ini masuk dalam program pangan murah, dengan harapan pemegang kartu jakarta pintar (KJP) dapat membelinya dengan harga terjangkau. “Kita memberikan modal untuk menyediakan beras fortifikasi itu, nanti berikutnya jika mau digunakan untuk keperluan masyarakat yang membutuhkan, nanti bisa kita skemakan dengan KJP dan bantuan sosial,” ujar Taufik. Dalam kesempatan yang sama, Direktur PT Tjipinang Food Station Pamrihadi Wiraryo menjelaskan, beras fortifikasi merupakan beras premium yang dicampur dengan kernel mengandung zinc, sehingga beras diharap mampu mencegah stunting. “Sebagaimana kita ketahui salah satu program strategis Pemprov adalah mengurangi stunting. Beras fortifikasi itu diproduksi oleh mitranya FS, dimana beras mengandung kernel zinc yang bisa langsung dikonsumsi masyarakat,” terang Pamrihadi. Untuk penyebarluasan beras fortifikasi, lanjutnya, PT Tjipinang Food Station akan bekerja sama dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial. Ia pun mengharap Pemprov DKI juga bisa memiliki program pendistribusian beras ke masyarakat kurang mampu. Sebab harga yang dipasang PT Food Station yakni Rp16.000 per kilogram. “Kalau seandainya itu mau dijadikan program oleh Pemprov, pemprov harus mendesain. Ini baru harga keekonomian yang diperuntukan bagi anak-anak atau bagi warga yang merasa penting mengkonsumsi beras fortifikasi,” papar Pamrihadi. Sebelum program pendistribusian di desain, ia mengharap ada sosialisasi dan kampanye manfaat beras fortifikasi kepada warga Jakarta. “Harapannya ini pengenalan dulu, terus campaign, nanti setelah itu baru jadi program. Manfaatnya juga banyak untuk kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, stunting di kalangan anak-anak,” tuturnya.

Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta menyetujui pemberian penyertaan modal daerah (PMD) sebesar Rp1,2 miliar untuk PT Food Station Tjipinang Jaya. PMD tersebut diharapkan optimal untuk memenuhi ketersediaan beras fortifikasi kaya vitamin. Anggota Komisi B DPRD DKI Farazandi Fidinansyah mengatakan, dengan PMD yang diberikan PT Food Station harus menjamin keterjangkauan harga. Tujuannya agar program tersebut efektif sebagai upaya meningkatkan gizi Pemberian PMD Food Station Difokuskan untuk Ketersediaan Beras Fortifikasi Kaya Vitamin

Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta menyetujui usulan anggaran pengadaan infrastruktur penunjang sistem aplikasi layanan pajak daerah Rp157 miliar usulan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Sekertaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Yusuf meminta dengan persetujuan itu diharapkan mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mencegah terjadinya kebocoran pendapatan. “Kami sangat berharap dengan anggaran ini ada peningkatan pendapatan asli daerah kita sehingga dapat memaksimalkan pajak pajak daerah,” ujarnya pada pembahasan rancangan APBD 2023 di Grand Cempaka Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/11). Selain itu, sambung Yusuf, optimalisasi sistem berbasis online juga bermanfaat untuk memonitor secara real time pergerakan pendapatan pada 13 jenis pajak. Dengan begitu DPRD maupun Pemprov DKI dapat segera melakukan upaya perbaikan kebijakan. Menanggapi hal itu, Kepala Bapenda DKI Jakarta Lusiana Herawati menyatakan kesiapannya untuk membangun sistem online untuk mengoptimalisasi PAD di DKI Jakarta. Ia menargetkan program usulan yang sudah tertuang dalam rencana induk teknologi, dapat rampung di tahun 2025. “Keinginan kita nanti kalau tahun 2023 pendapatan kita naik. Terus kita akan geser selesainya di tahun 2024. Sehingga tahun 2025, kita sudah bisa mengimplementasikan semua sistem kita yang sudah dibangun secara online semuanya,” terang Lusiana. Setelah semua sistem online sudah siap difungsikan, Lusiana menegaskan, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor pajak untuk melaporkan keuangannya. “Semua bisa dilakukan dari kantor, karena by sistem kan tinggal upload datanya saja jadi tidak perlu lagi ke kantor pajak,” ungkap Lusiana.

Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta menyetujui usulan anggaran pengadaan infrastruktur penunjang sistem aplikasi layanan pajak daerah Rp157 miliar usulan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Sekertaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Yusuf meminta dengan persetujuan itu diharapkan mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mencegah terjadinya kebocoran pendapatan. “Kami sangat berharap dengan anggaran ini ada peningkatan pendapatan asli daerah kita sehingga Komisi C Dorong Optimalisasi Sistem Online untuk Genjot Pendapatan Daerah

Sebanyak 35 rancangan Perda dalam program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2023 akan segera disahkan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hasil rapat badan musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta, paripurna pengesahan akan digelar, Senin (28/11) mendatang. Wakil Ketua Bamus DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, dalam forum paripurna Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta akan menyampaikan laporan mengenai Propemperda tahun 2023. Ia mengaku di penghujung tahun memang banyak kebijakan yang harus segera disahkan. Selain Propemperda tahun 2023, DPRD DKI Jakarta juga akan mengesahkan APBD tahun anggaran 2023 dalam waktu yang hampir bersamaan. “Jadi betul betul harus matang menyepakati jadwal agar tidak berbenturan dan bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah rapat yang dihadiri sesuai dengan aturan dengan lengkap kita sudah menyepakatinya,” ujar Khoirudin, Wakil Ketua Bamus DKI Jakarta di Grand Cempaka Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/11). Selanjutnya, dalam rapat paripurna akan dilanjutkan dengan persetujuan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna. Lalu dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Penjabat (Pj) Gubernur dengan Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Ditetapkannya 35 Propemperda untuk dibahas dan disahkan tahun 2023 mendatang antara lain, Raperda tentang Jaringan Utilitas, Raperda tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik, Raperda tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum, Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Jaminan Kredit Daerah (Perseroda), Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda), Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Jakarta Propertindo (Perseroda), Raperda Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang PT MRT Jakarta (Perseroan Daerah). Kemudian, Raperda tentang perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan BUMD PT Transjakarta, Raperda perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan, Raperda perubahan tentang Perda Nomor 4 Tahun 2015 tebtang Pelestarian Budaya Betawi, Raperda perubahan tentang Perda Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Provinsi DKI Jakarta, Raperda perubahan tentang Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah. Lalu, Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara, Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok, Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan, Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Raperda tentang Kemudahan Berusaha. Selanjutnya, Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di DKI Jakarta, Raperda tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga, Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan, Peredaran, Penanggulangan, dan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, Raperda tentang Pengelolaan Air Minum, Raperda tentang Rumah Susun, Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022-2042. Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Daerah Ibukota Jakarta, Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi DKI Jakarta 2023-2043, Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Raperda tentang PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroda), Raperda tentang Dana Abadi Pangan, dan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Provinsi DKI Jakarta.

Sebanyak 35 rancangan Perda dalam program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2023 akan segera disahkan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hasil rapat badan musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta, paripurna pengesahan akan digelar, Senin (28/11) mendatang. Wakil Ketua Bamus DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, dalam forum paripurna Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta akan menyampaikan laporan mengenai Propemperda tahun Propemperda Tahun 2023 Segera Disahkan DPRD DKI Jakarta

Kegiatan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta menyatakan akan menindaklanjuti permasalahan minimnya jumlah guru agama Budha di sekolah-sekolah negeri di Jakarta. Upaya tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin setelah menerima audiensi Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi). Menurutnya, persoalan tersebut sudah terjadi sejak lama. Dengan demikian DPRD akan segera mengkonfirmasi masalah tersebut ke Dinas Pendidikan. “Karena ini adalah hak bagi para anak didik kita untuk mendapatkan pelajaran agama. Kita juga akan evaluasi lagi kebutuhan guru, kita akan komunikasi dengan Dinas Pendidikan,” ujarnya usai menerima audiensi bersama Walubi di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/11). Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPD Walubi DKI Jakarta Jandi Mukianto mengatakan, pihaknya sudah mengajukan penambahan guru agama Hindu-Budha untuk Sekolah Negeri ke Pemprov DKI sejak tahun 2020 silam, namun hingga kini belum mendapat solusi yang pasti. Pasalnya aspirasi tersebut terbentur Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama di Sekolah, disebutkan bahwa apabila siswa yang seagama kurang dari 15 orang, maka sekolah tidak diberikan guru. “Kami sudah memperjuangkan dari 2020. Hari ini kita alami bahwa dari 31 Sekolah Negeri masih kekurangan 18 guru. Itupun hitungan kami pada tahun 2021, dan kami yakin usia pensiunnya setiap tahun pasti bertambah,” ucapnya. Ia berharap DPRD bisa membantu pemenuhak hak belajar bagi siswa-siswi yang beragama minoritas. Sehingga para pelajar tidak perlu lagi mengikuti pelajaran di tempat ibadah untuk mendapatkan nilai agama. “Kiranya apabila ada Permen (Peraturan Menteri) seperti itu, mohon dicarikan solusi bersama. Kami berharap ada solusi bagi pelajar kami yang ada di Sekolah Negeri,” tandasnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta menyatakan akan menindaklanjuti permasalahan minimnya jumlah guru agama Budha di sekolah-sekolah negeri di Jakarta. Upaya tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin setelah menerima audiensi Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi). Menurutnya, persoalan tersebut sudah terjadi sejak lama. Dengan demikian DPRD akan segera mengkonfirmasi masalah tersebut ke Dinas Pendidikan. “Karena ini adalah DPRD DKI Tampung Keluhan Minimnya Jumlah Guru Agama Budha di Sekolah Negeri

Sebanyak 110 siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 7 Jakarta bersama guru pendamping mengunjungi kantor DPRD Provinsi DKI Jakarta, Rabu (9/11). Kunjungan dalam rangka karya wisata itu dilakukan untuk mengetahui secara langsung kerja-kerja, tugas dan fungsi DPRD DKI Jakarta secara langsung. Pada kesempatan itu, ratusan siswa diterima Anggota Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta Nasdianto beserta jajaran Sekretariat Dewan di gedung DPRD DKI. “Alhamdulillah kali ini DPRD DKI dapat kunjungan audiensi dari siswa MTsN 7 Jakarta ya. Mereka ingin mengetahui kerja kerja dewan, terus juga mereka ingin mengetahui apa saja sih alat kelengkapan dewan, bagaimana kerja komisi, tadi juga ada yang menanyakan bagaimana cara menyerap masukan dan aspirasi masyarakat,” ujar Nasdianto. Ia menjelaskan, fungsi utama anggota legislatif adalah membentuk peraturan daerah (Perda) bersama Gubernur, penganggaran yang meliputi penyusunan APBD, kemudian melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan APBD tersebut. “Di dalam pemerintahan DKI ini, anggota DPRD DKI itu memberikan support. Sehingga tugasnya membuat anggaran, sebagai kontrol pemerintahan, dan juga membuat peraturan daerah bersama Pemprov DKI. Di sinilah adanya sinergi ini menjalankan program pemerintah di DKI agar berjalan dengan harmonis.” jelas Nasdianto. Sementara itu, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan MTsN 7 Jakarta Susianingsih mengaku beruntung, lantaran bersama siswa lainnya dapat diberikan kesempatan untuk belajar dan berkeliling di gedung DPRD DKI Jakarta. “Alhamdulillah luar biasa dari perizinan sampai dengan penerimaan sekarang ini kami merasa sangat dihormati sekali,” terangnya. Dalam kunjunganya itu Susianingsih berkesempatan menitipkan pesan kepada para anggota Legislatif agar dapat mengemban amanah masyarakat DKI. Selain itu juga dapat menjadi contoh para siswa yang bercita-cita menjadi anggota dewan. “Semoga benar benar bisa mewakili rakyat,” tandasnya.

Sebanyak 110 siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 7 Jakarta bersama guru pendamping mengunjungi kantor DPRD Provinsi DKI Jakarta, Rabu (9/11). Kunjungan dalam rangka karya wisata itu dilakukan untuk mengetahui secara langsung kerja-kerja, tugas dan fungsi DPRD DKI Jakarta secara langsung. Pada kesempatan itu, ratusan siswa diterima Anggota Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta Nasdianto beserta jajaran Sekretariat Dewan di gedung Ratusan Siswa MTsN Dibekali Pemahaman Tugas dan Fungsi DPRD DKI Jakarta

Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta BUMD bidang pangan mampu mengatasi kelangkaan kebutuhan pokok dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok selama Ramadan. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Hasan Basri Umar menyampaikan, untuk menjamin dua poin tersebut terpenuhi, BUMD bidang pangan harus rutin menggelar operasi pasar. Upaya tersebut diyakini mampu mengatasi adanya oknum yang sengaja menimbun atau mematok harga kebutuhan pokok diatas normal. “Harus rutin, kalau tidak harganya akan melonjak. Contoh saja harga diluar seperti minyak satu liter Rp28 ribu, tapi ternyata BUMD menyediakan minyak dengan harga Rp24 ribu. Ini harus dipantau terus agar stabilitas harga aman,” ujarnya saat mengunjungi gudang beras PT Tjipinang Food Station, Jakarta Timur, Selasa (29/3). Di lokasi yang sama, anggota Komisi B Taufik Zoelkifli meminta agar PT Tjipinang Food Station, Perumda Pasar Jaya, dan Perumda Dharma Jaya melakukan percepatan dan penjagaan stok kebutuhan daging sejak dini. “Untuk penjagaan kita meminta untuk meremajakan cold storage, kalau ditambah maka persediaan bisa lebih mudah. Kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi,” terangnya. Ketiga BUMD pangan pun mengaku sudah menyiapkan skema untuk pemenuhan kebutuhan warga Jakarta dan memastikan ketersediaan stok pangan aman. Direktur Utama Dharma Jaya Raditya Endra Budiman mengatakan sudah melakukan kerjasama dengan beberapa BUMD daerah untuk mendapatkan stok daging sapi dan unggas. “Kami siap, stok aman, karena kami telah mengembangkan kerjasama kemitraan untuk mendapatkan pasokan bahan baku baik ternak daging, maupun ayam yang kompetitif berkualitas dan berkelanjutan,” tuturnya di Perumda Dharma Jaya, Cakung Jakarta Timur. Lalu Direktur Perkulakan dan Retail Perumda Pasar Jaya Anugrah Esa mengaku telah menyetok sejumlah komoditas pangan seperti cabai dan bawang di dalam controlled atmosphere storage (CAS) yang mampu menampung hingga 16 ton, sehingga ia dapat memastikan harga tetap stabil hingga Idul Fitri. “Kita disini punya tiga CAS. Satu CAS bisa menyimpan 16 ton. Ketika butuh untuk stabilisasi harga, baru kita keluarkan. Jadi masyarakat cukup tenang dalam menghadapi Ramadan tahun ini,” ucapnya di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur.” Hal senada juga diungkap Direktur PT Tjipinang Food Station Pamrihadi Wiraryo. Ia memastikan stok beras untuk satu bulan kedepan aman. “Kebutuhan beras kita 30 ribu, saat ini kita sudah ada stok 33 ribu. Dalam waktu dekat kita juga akan panen raya di 7.980 hektare yang akan menghasilkan gabah kering 45.486 ton. Jadi dapat kami pastikan stok beras aman,” tandasnya.

Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta BUMD bidang pangan mampu mengatasi kelangkaan kebutuhan pokok dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok selama Ramadan. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Hasan Basri Umar menyampaikan, untuk menjamin dua poin tersebut terpenuhi, BUMD bidang pangan harus rutin menggelar operasi pasar. Upaya tersebut diyakini mampu mengatasi adanya oknum yang sengaja menimbun atau mematok harga Sambut Ramadan, Komisi B Ingin BUMD Rajin Gelar Operasi Pasar

Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong PT MRT Jakarta melakukan kajian khusus pada rencana penempatan depo MRT di kawasan Ancol Barat pada pembangunan Fase 2. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan, PT MRT juga harus menggandeng sejumlah pihak agar pembebasan lahan untuk pembangunan depo tersebut tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. “Memang ini sebuah proyek yang harus dikerjakan secara hati-hati. Maka kita mau memastikan ketika akuisisi lahan tersebut tidak terjadi pelanggar hukum,” ujarnya saat meninjau proyek MRT Fase 2 di kawasan Bundaran HI, Senin (28/3). Ismail menjelaskan, Hak Guna Bangunan (HGB) lokasi Depo MRT Ancol Barat saat ini masih dimiliki PT Asahimas Flat Glass, sementara Hak Pengelolaan (HPL) atas nama PT Pembangunan Jaya Ancol. “Khusus untuk memastikan akuisisi lahan Depo Ancol Barat akan kami rapatkan lagi bersama dengan komisi B, dan kami kawal sehingga tidak ada praktek-praktek yang melanggar aspek hukum,” ungkapmya. Di lokasi yang sama, Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar mengaku masih melakukan pembahasan dengan Pemprov DKI agar pembebasan lahan untuk Depo bisa segera dituntaskan dan rampung tepat waktu. “Memang terkendala kita belum memutuskan soal ketersediaan lahan Depo. Kita masih bahas dan upayakan agar ada komitmen Pemerintah untuk status lahan depo bisa segera dituntaskan,” ucapnya. William mengatakan saat ini sudah ada dua opsi untuk membebaskan sekitar 19,6 hektare lahan tersebut. Masing-masing dibebaskan oleh Pemprov melalui Dinas Perhubungan, atau melakukan kerjasama dengan PT Asahimas Flat Glass. “Prosesnya belum bergerak karena ada dua opsi. Pertama pengadaan lahan ini dilakukan oleh Pemprov DKI, atau kita coba lakukan B2B (business to business),” tandasnya.

Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong PT MRT Jakarta melakukan kajian khusus pada rencana penempatan depo MRT di kawasan Ancol Barat pada pembangunan Fase 2. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan, PT MRT juga harus menggandeng sejumlah pihak agar pembebasan lahan untuk pembangunan depo tersebut tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. “Memang ini sebuah proyek yang harus Komisi B Ingatkan Pembangunan MRT Fase 2 Harus Sesuai Aturan