Peraturan Hukum Terbaru

Berita Terbaru

Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) terus melakukan inventarisasi dan melegalisasi aset milik DKI Jakarta. Hingga saat ini, Komisi C menilai pengamanan aset yang dilakukan BPAD masih lemah mengingat ada sejumlah aset milik Pemprov yang digugat pihak lain, salah satunya yakni lahan bekas kantor Walikota Jakarta Barat di Jalan Letjen S Parman. “Saya minta fokuskan asal usul surat karena berapa banyak aset pemprov yang digugat. Tolong saat kita terima aset apapun dari pihak pengembang, saya minta jangan hanya berita acara karena itu bukan bukti kepemilikan. Harus sertifikat dan akta,” ujar Habib Muhammad bin Salim Alatas, Ketua Komisi C di gedung DPRD DKI, Rabu (19/1). Habib menyayangkan selama ini Pemprov hanya membuat berita acara ketika menerima aset, sehingga riskan terkena gugatan dari pihak lain. “Harus ada akta, hilangpun bisa kita minta salinannya. Tapi kalau berita acara saja, hilang bisa dijual. Kita mau Pemprov bisa terima sertifikat sehingga clear and clear agar tidak ada permasalahan di kemudian hari,” ucapnya. Habib juga meminta BPAD DKI untuk segera menyelesaikan inventarisir seluruh aset milik Pemprov dan dicatat dalam dokumen online, sehingga bisa meminimalisir terjadinya gugatan atau pengakuan hak milik oleh sejumlah oknum. “Makanya saya minta seluruh aset diinventarisir semua. Kalau semua sudah diinventarisir, kita buat online. Jadi kita tau mana aset kita yang sudah mati atau masih hidup. Mana yang sudah dikerjasamakan dengan pihak ketiga, mana yang belum. Karena kalau tidak, tanah yang terlantar bisa diambil atau dimainkan oknum tertentu,” ungkapnya. Di lokasi yang sama, Plt Kepala BPAD DKI Jakarta Reza Phahlevi menyanggupi tahun 2022 ini untuk segera melakukan digitalisasi inventarisir aset. “Kita akan melakukan persertifikatan massal, dengan anggaran Rp10 miliar dan menjadikan sertifikat sebagai ujung tombak badan pengelola aset daerah,” katanya. Reza juga menegaskan bahwa penerbitan sertifikat harus diketahui dan diizinkan terlebih dahulu oleh Kepala Badan. Serta apabila diketahui ada pelanggaran, maka akan diberikan sanksi tegas. “Hari ini dokumen aset sertifikat hanya boleh keluar atas perintah Plt Kepala Badan, haram hukumnya Kepala Bidang bisa mengeluarkan itu. Kalau ketahuan tanpa seijin saya, akan diberikan sanksi dua tahun tidak diberikan TKD,” tandasnya.

Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) terus melakukan inventarisasi dan melegalisasi aset milik DKI Jakarta. Hingga saat ini, Komisi C menilai pengamanan aset yang dilakukan BPAD masih lemah mengingat ada sejumlah aset milik Pemprov yang digugat pihak lain, salah satunya yakni lahan bekas kantor Walikota Jakarta Barat di Jalan Letjen S Parman. “Saya minta BPAD Diminta Serius Amankan Aset Milik DKI Jakarta

Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta secepatnya melaksanakan lelang atau tender untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2022. Hal tersebut diminta karena rendahnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) BPPBJ pada tahun 2021 yang hanya mencapai 81,83% namun 12,18% masih dalam proses. Sehingga sampai saat ini baru terealisasi 69,65%. “Akibat dari tidak tercapai itu, penyerapan kita rendah. Oleh karena itu dari sekarang kita mengharapkan kepada BPPBJ supaya mulai dari sekarang. Kita akan dorong terus mereka untuk sesegera mungkin memulai (lelang tender),” ujar Rasyidi, Wakil Ketua Komisi C di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (18/1). Dengan percepatan tersebut, ia berharap dapat meminimalisir faktor-faktor penyebab kegagalan pelaksanaan kegiatan, seperti tidak cukupnya waktu seperti yang terjadi di tahun lalu. “Kami berharap kegagalan tahun 2021 tidak terjadi di tahun 2022, makanya hari ini kita melaksanakan satu pertemuan untuk mendorong mereka sesegera mungkin melakukan tender,” ucapnya. Dalam kesempatan itu, Rasyidi juga meminta agar BPPBJ konsisten menerapkan sistem online untuk pendaftaran peserta tender, sehingga seluruh persyaratan dapat dipenuhi tanpa terkecuali dan menjunjung tinggi transparansi. “Kita berharap kalau memang itu sudah merupakan satu aturan, harus tetap diikuti. Kalau sudah pakai sistem online kita tidak bisa apa-apa. Saya kira kita harus mendorong sistem online ini,” ungkapnya. Dilokasi yang sama, Sekretaris BPPBJ Eko Setiawan mengakui memang tahun 2021 lalu banyak faktor yang membuat tender gagal. Ia merinci dari 974 paket dengan nilai Rp7,5 triliun, yang selesai sampai saat ini baru 733 paket senilai Rp5,2 triliun, masih dalam proses 1 paket senilai Rp906 miliar. Sedangkan yang batal ada sebanyak 255 paket senilai Rp1,3 triliun dan 14 paket senilai Rp52 miliar gagal. “Kita sengaja membagi dua kata. Batal itu sebenarnya sudah pernah diusulkan, kemudian karena satu dan lain hal misalkan duitnya di refocusing atau waktu pelaksanaan tidak cukup, jadi membatalkan. Tidak jadi tender. Kalau gagal, sudah ditender tapi tidak berhasil mendapatkan penyedia,” ungkapnya. Namun Eko mengatakan beberapa upaya akan dilakukan sehingga penyerapan tahun 2022 bisa lebih baik. Diantaranya, apabila tender sudah dua kali gagal maka bisa menerapkan metode penunjukan langsung. “Kita bisa melakukan penunjukan langsung dengan pertimbangan seandainya kalau di tender sudah tidak mencukupi waktu (pengerjaan). Jadi bisa berubah metodenya, tapi kalau memang waktunya masih cukup secara umum biasanya diulang-ulang terus sampai berhasil mendapatkan vendor,” tandasnya.

Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta secepatnya melaksanakan lelang atau tender untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2022. Hal tersebut diminta karena rendahnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) BPPBJ pada tahun 2021 yang hanya mencapai 81,83% namun 12,18% masih dalam proses. Sehingga sampai saat ini baru terealisasi 69,65%. “Akibat Optimalisasi Serapan, BPPBJ Diminta Segera Laksanakan Kegiatan Tahun 2022

DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali mendalami dokumen APBD tahun 2022 hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menjelaskan, sejauh ini ada sebanyak 73 Penjabaran Anggaran Sub Kegiatan (PASK) yang terimbas evaluasi Kemendagri. Sementara hampir sebagian besar anggaran tersebut diperlukan di tengah masyarakat. “Saya minta rasionalisasi belanja yang sudah ada di RKPD, mana yang mendesak dan tidak. Jadi hari ini kita akan meminta persetujuan dari 73 PASK yang tidak diperkenankan untuk dijelaskan kembali, dan akan diputuskan dalam forum Banggar yang resmi ini,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (13/1). Di lokasi yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali menjelaskan, bahwa masih ada kesempatan PASK yang terevaluasi untuk dianggarkan kembali, namun harus memenuhi kriteria keadaan darurat dan mendesak sesuai Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. “Kriteria keadaan darurat seperti bencana alam, bencana sosial, kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, kerusakan sarana dan prasarana yang mengganggu pelayanan publik,” ucapnya. Sementara untuk keperluan mendesak, Marullah kembali menjelaskan diantaranya yakni kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat, belanja daerah yang bersifat mengikat dan wajib, pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan. “Terakhir terkait pengeluaran daerah yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang besar bagi Pemerintahan Daerah atau masyarakat,” ungkapnya. Berdasarkan hasil rapat, Badan Anggaran dan TAPD menetapkan sebanyak 24 dari 73 PASK untuk dianggarkan di APBD tahun anggaran 2022. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) DKI Edi Sumantri menjelaskan, ada sebanyak 15 PASK di Komisi A kembali dianggarkan. “Di Komisi A terdapat 15 PASK yang dihidupkan kembali, di Walikota Selatan ada 7 PASK baru dengan total nilai Rp266 miliar. Untuk Komisi E ada 2 senilai Rp11,9 miliar dan 18,4 miliar,” tandasnya. Selanjutnya Edi menerangkan setelah ditetapkan, 24 PASK ini akan dimasukan ke dalam berita acara dan akan di tandatangani oleh Gubernur, Ketua DPRD dan para Wakil Ketua sebagai lampiran permohonan nomor registrasi perda.

DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali mendalami dokumen APBD tahun 2022 hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menjelaskan, sejauh ini ada sebanyak 73 Penjabaran Anggaran Sub Kegiatan (PASK) yang terimbas evaluasi Kemendagri. Sementara hampir sebagian besar anggaran tersebut diperlukan di tengah masyarakat. “Saya minta rasionalisasi belanja DPRD Bersama TAPD Rasionalisasi Ulang 73 Kegiatan Dalam APBD 2022

Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta menyoroti lemahnya realisasi penerimaan daerah yang dicatatkan sebesar Rp34,55 triliun dari target penerimaan Rp37,21 triliun atau 92,84% di sepanjang 2021 dalam rapat evaluasi penerimaan daerah tahun 2021 bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Rabu (12/1). Wakil Ketua Komisi C DRPD DKI Rasyidi HY menjelaskan, ada sejumlah faktor yang menyebabkan lesunya realisasi target, antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang hanya tercapai Rp8,63 triliun dari Rp8,8 triliun atau 98,12%, Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Kota (PBB-P2) Rp8,48 triliun dari Rp10,25 triliun atau 82,79%, dan serta Bea Perolehan Hak Tanah atas Bangunan (BPHTB) Rp5,45 triliun dari target Rp6,92 triliun atau 78,84%. “Sehingga itu yang menyebabkan ketidaktercapaian ada 3 dari 13 unsur pajak. Padahal sasaran kita itu Rp37,21 triliun tapi hanya tercapai Rp34,5 triliun,” kata Rasyidi di Gedung DPRD DKI. Karena itu, Komisi C mendorong Bapenda DKI agar menjadikan penurunan ketiga sektor penerimaan daerah di sepanjang 2021 catatan penting dalam pengambilan kebijakan optimalisasi potensi penerimaan daerah di tahun ini. “Karena yang lain sudah tercapai, tiga penerimaan ini di tahun 2022 ini harus sama-sama bergerak. Mulai dari Provinsi hingga ke suban (Suku Badan) termasuk Samsat,” ungkapnya. Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta Lusiana Herawati menyatakan bahwa pihaknya mulai akan memberlakukan upaya penagihan penerimaan daerah dengan sistem Open Payment. Salah satunya, terhadap mekanisme pembayaran PBB-P2 yang dapat diatur secara fleksibel oleh Wajib Pajak (WP). “Jadi mereka (WP) bisa mengisi kesanggupannya atau komitmennya melakukan cicilan, sehingga kita bisa memprediksi bulan Maret akan terima uang berapa, April berapa dengan jatuh tempo. Itu bisa kita lebih mudah lagi dalam menghitung cashflow kita,” ungkap Lusiana.

Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta menyoroti lemahnya realisasi penerimaan daerah yang dicatatkan sebesar Rp34,55 triliun dari target penerimaan Rp37,21 triliun  atau 92,84% di sepanjang 2021 dalam rapat evaluasi penerimaan daerah tahun 2021 bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Rabu (12/1). Wakil Ketua Komisi C DRPD DKI Rasyidi HY menjelaskan, ada sejumlah faktor yang menyebabkan lesunya realisasi target, antara lain Pajak Bapenda Diminta Optimalisasikan Penerimaan Daerah di Tahun 2022