Peraturan Hukum Terbaru

Berita Terbaru

Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta berharap PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jakarta mampu melebarkan sayapnya untuk memberikan jaminan lebih banyak pada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) setelah perubahan status hukum berubah menjadi Perseroan Daerah (Perseroda). Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina mengatakan, harapan tersebut harus dilaksanakan apabila usulan Jamkrida untuk mendapat penambahan modal dasar sebesar Rp200 miliar disepakati dalam Perda Perubahan Bentuk Hukum yang saat ini sedang dibahas dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). “Kita masih nunggu keputusan di Bapemperda untuk peningkatan modal dasar. Tapi yang saya imbau jangan sampai wajah yang ditampilkan Jamkrida setelah berubah (statusnya) jadi cari keuntungan, sebab sesungguhnya ini memberi jaminan kepada pelaku usaha karena banyak pelaku usaha bagus tapi tidak punya jaminan,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (16/8). Wa Ode pun mengingatkan agar Jamkrida lebih gencar melakukan sosialisasi program-program yang dimiliki Jamkrida terkait penjaminan modal usaha bagi UMKM. Pasanya ia menilai BUMD milik Pemprov ini masih kurang dikenal warga Jakarta. “Menurut saya masih sangat kurang sosialisasinya. Harus makin masif supaya UMKM banyak terjamah. Bisa lewat lewat pengarahan mulai dari RT, RW, Lurah, dan Camat, itu baru maksimal,” ucapnya. Direktur Utama PT Jamkrida DKI Ivan Sutrisna Soeparno menjelaskan, pihaknya saat ini sudah melakukan sosialisasi. Meski demikian ia mengaku belum optimal, mengingat modal yang dimiliki masih terbatas. “Kita tidak boleh terlalu agresif melakukan sosialisasi. Kami khawatir nanti mereka minta besar tapi kita tidak ada dana,” tandasnya.

Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta berharap PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jakarta mampu melebarkan sayapnya untuk memberikan jaminan lebih banyak pada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) setelah perubahan status hukum berubah menjadi Perseroan Daerah (Perseroda). Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina mengatakan, harapan tersebut harus dilaksanakan apabila usulan Jamkrida untuk mendapat Jamkrida Diminta Rambah Pemberian Jaminan Modal Bagi UMKM

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta mulai melakukan pembahasan terhadap usulan Rancangan Perda (Raperda) tentang Rencana Induk Transportasi (RIT). Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, payung hukum tersebut disusun dengan tujuan utama mampu memindahkan warga agar beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Bagaimana upaya tersebut agar tercapai akan dituangkan dalam Raperda tersebut, seperti contoh integrasi moda transportasi yang ada di Jakarta, kemudian optimalisasi fungsi dari kawasan Transit Oriented Development (TOD). “Kalau kita lihat masalahnya lebih banyak pengendara pribadi, bagaimana kebijakan-kebijakan melalui peraturan daerah ini mampu mendorong orang berpindah dari kendaraan pribadi menjadi kendaraan publik. Maka itu yang harus menjadi faktor faktor pendorong,” ujar Pantas usai menggelar rapat dengar pendapat di Gedung DPRD DKI, Selasa (16/8). Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi berharap Raperda tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesehatan masyarakat DKI Jakarta. Tentunya dengan menggunakan transportasi publik berbasis listrik dapat menekan angka polusi udara di Kota Jakarta. “Yang perlu diperhatikan keamanan kenyaman dan aspek ketepatan waktu jika itu di rasakan oleh masyarakat nanti mereka akan beralih ke angkutan umum dan satu lagi terjangkau,” terangnya. Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo menanggapi penyusunan Raperda RIT sudah berdasarkan landasan hukum yang dikaji secara komprehensif dalam naskah akademis. Sisi filosofis dalam bertransportasi dalam naskah akademis yang harus mendapat perhatian penting. “Melihat dari aspek filosofisnya harus ada perubahan paradigma penanganan permasalahan trasnportasi Jakarta yang sebelumnya dari Car Oriented Davelopment menjadi Transit Oriented Davelopment dengan mengedepankan dua aspek yaitu di sisi angkutan umum ada pull aspek dan disisi angkutan pribadi itu ada push aspek,” jelas Syafrin.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta mulai melakukan pembahasan terhadap usulan Rancangan Perda (Raperda) tentang Rencana Induk Transportasi (RIT). Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, payung hukum tersebut disusun dengan tujuan utama mampu memindahkan warga agar beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Bagaimana upaya tersebut agar tercapai akan dituangkan dalam Raperda tersebut, seperti contoh integrasi Raperda RIT Diharap Mampu Migrasi Warga untuk Gunakan Transportasi Publik

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta menyebut rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik akan menjadi gerbang memodernisasi pengelolaan sistem transportasi Ibu Kota. Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan berharap, payung hukum tersebut kedepannya akan menjadi aturan baku pengelolaan lalu lintas berbasis elektronik yang mampu menuntaskan masalah kemacetan Jakarta. “Karena ganjil-genap ini masih solusi temporer. Maka melalui ini (Raperda) akan jauh lebih efektif dengan kecepatan layanan. Tidak perlu ngetap, jadi begitu (kendaraan) lewat langsung ketangkap, begitu,” ujarnya usai menggelar rapat dengar pendapat di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (16/8). Pantas menjelaskan, teknis pengelolaan transportasi di Jakarta sejatinya telah dituangkan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Namun beleid tersebut belum eksplisit mengatur mengenai solusi pengendalian kemacetan dan polusi akibat lalu lintas Jakarta. “Nah maka dua hal ini sangat erat kaitannya untuk mengurai masalah kemacetan, masalah polusi, masalah tertib lalu lintas dan sebagainya,” terangnya. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Southeast Asia Director The Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia Faela Sufa berharap Raperda tentang Pengendalian Lalu Lintas Elektronik menjadi basis hukum yang kuat untuk diimplementasikan secara masif. Selain itu ia mengusulkan adanya ruang fleksibilitas dalam raperda tersebut guna mengakomodasi perubahan dan monitoring penerapan Partial Leatest Square (PLS) pada moda transportasi publik. “Kami usulkan adanya ruang fleksibilitas dalam raperda agar nantinya dapat mengakomodasi perubahan yang diperlukan yang tentu saja sudah berdasarkan kajian kemudian monitoring dan juga evaluasi dari penerapan PLS,” tandas Sufa.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta menyebut rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik akan menjadi gerbang memodernisasi pengelolaan sistem transportasi Ibu Kota. Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan berharap, payung hukum tersebut kedepannya akan menjadi aturan baku pengelolaan lalu lintas berbasis elektronik yang mampu menuntaskan masalah kemacetan Jakarta. “Karena ganjil-genap ini masih solusi Raperda Lalu Lintas Elektronik Ditargetkan Jadi Aturan Baku Atasi Kemacetan

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja perdana untuk menindaklanjuti usulan rancangan Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD). Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan menjelaskan, sebagai awalan pihaknya telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk menerima masukan sebagai bahan penyempurnaan Raperda tersebut. “Jadi berangkat dari itu ada juga semangat perbaikan karena ini juga merupakan revisi dari perda yang lama. Disamping sudah tidak sesuai lagi dengan aturan aturan yang lebih tinggi, juga mungkin dengan kebutuhan saat ini tidak sesuai,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/8). Sementara itu Wakil Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi berharap Raperda tersebut dapat diselesaikan di tahun 2022. Sebab hal tersebut berkaitan dengan pembahasan APBD 2023 serta pelayanan masyarakat. “Jadi kita berharap nantinya reperda ini bisa diselesaikan secara tepat waktu. Sehingga memperlancar pembahasan APBD di tahun 2023. Saya setuju ada improvisasi. Improvisasi tetapi tentu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada,” terangnya. Sementara itu Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Edi Sumantri mengatakan, sebelumnya Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah berpedoman pada Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang PKD yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PKD. “Sebagai dasar hukum baru Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti PP Nomor 58 Tahun 2005, dan juga turunannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,” papar Edi.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja perdana untuk menindaklanjuti usulan rancangan Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD). Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan menjelaskan, sebagai awalan pihaknya telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk menerima masukan sebagai bahan penyempurnaan Raperda tersebut. “Jadi berangkat dari itu ada juga semangat perbaikan karena ini juga merupakan revisi DPRD Mulai Kaji Raperda PKD Terbaru

Kegiatan

Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta BUMD bidang pangan mampu mengatasi kelangkaan kebutuhan pokok dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok selama Ramadan. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Hasan Basri Umar menyampaikan, untuk menjamin dua poin tersebut terpenuhi, BUMD bidang pangan harus rutin menggelar operasi pasar. Upaya tersebut diyakini mampu mengatasi adanya oknum yang sengaja menimbun atau mematok harga kebutuhan pokok diatas normal. “Harus rutin, kalau tidak harganya akan melonjak. Contoh saja harga diluar seperti minyak satu liter Rp28 ribu, tapi ternyata BUMD menyediakan minyak dengan harga Rp24 ribu. Ini harus dipantau terus agar stabilitas harga aman,” ujarnya saat mengunjungi gudang beras PT Tjipinang Food Station, Jakarta Timur, Selasa (29/3). Di lokasi yang sama, anggota Komisi B Taufik Zoelkifli meminta agar PT Tjipinang Food Station, Perumda Pasar Jaya, dan Perumda Dharma Jaya melakukan percepatan dan penjagaan stok kebutuhan daging sejak dini. “Untuk penjagaan kita meminta untuk meremajakan cold storage, kalau ditambah maka persediaan bisa lebih mudah. Kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi,” terangnya. Ketiga BUMD pangan pun mengaku sudah menyiapkan skema untuk pemenuhan kebutuhan warga Jakarta dan memastikan ketersediaan stok pangan aman. Direktur Utama Dharma Jaya Raditya Endra Budiman mengatakan sudah melakukan kerjasama dengan beberapa BUMD daerah untuk mendapatkan stok daging sapi dan unggas. “Kami siap, stok aman, karena kami telah mengembangkan kerjasama kemitraan untuk mendapatkan pasokan bahan baku baik ternak daging, maupun ayam yang kompetitif berkualitas dan berkelanjutan,” tuturnya di Perumda Dharma Jaya, Cakung Jakarta Timur. Lalu Direktur Perkulakan dan Retail Perumda Pasar Jaya Anugrah Esa mengaku telah menyetok sejumlah komoditas pangan seperti cabai dan bawang di dalam controlled atmosphere storage (CAS) yang mampu menampung hingga 16 ton, sehingga ia dapat memastikan harga tetap stabil hingga Idul Fitri. “Kita disini punya tiga CAS. Satu CAS bisa menyimpan 16 ton. Ketika butuh untuk stabilisasi harga, baru kita keluarkan. Jadi masyarakat cukup tenang dalam menghadapi Ramadan tahun ini,” ucapnya di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur.” Hal senada juga diungkap Direktur PT Tjipinang Food Station Pamrihadi Wiraryo. Ia memastikan stok beras untuk satu bulan kedepan aman. “Kebutuhan beras kita 30 ribu, saat ini kita sudah ada stok 33 ribu. Dalam waktu dekat kita juga akan panen raya di 7.980 hektare yang akan menghasilkan gabah kering 45.486 ton. Jadi dapat kami pastikan stok beras aman,” tandasnya.

Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta BUMD bidang pangan mampu mengatasi kelangkaan kebutuhan pokok dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok selama Ramadan. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Hasan Basri Umar menyampaikan, untuk menjamin dua poin tersebut terpenuhi, BUMD bidang pangan harus rutin menggelar operasi pasar. Upaya tersebut diyakini mampu mengatasi adanya oknum yang sengaja menimbun atau mematok harga Sambut Ramadan, Komisi B Ingin BUMD Rajin Gelar Operasi Pasar

Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong PT MRT Jakarta melakukan kajian khusus pada rencana penempatan depo MRT di kawasan Ancol Barat pada pembangunan Fase 2. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan, PT MRT juga harus menggandeng sejumlah pihak agar pembebasan lahan untuk pembangunan depo tersebut tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. “Memang ini sebuah proyek yang harus dikerjakan secara hati-hati. Maka kita mau memastikan ketika akuisisi lahan tersebut tidak terjadi pelanggar hukum,” ujarnya saat meninjau proyek MRT Fase 2 di kawasan Bundaran HI, Senin (28/3). Ismail menjelaskan, Hak Guna Bangunan (HGB) lokasi Depo MRT Ancol Barat saat ini masih dimiliki PT Asahimas Flat Glass, sementara Hak Pengelolaan (HPL) atas nama PT Pembangunan Jaya Ancol. “Khusus untuk memastikan akuisisi lahan Depo Ancol Barat akan kami rapatkan lagi bersama dengan komisi B, dan kami kawal sehingga tidak ada praktek-praktek yang melanggar aspek hukum,” ungkapmya. Di lokasi yang sama, Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar mengaku masih melakukan pembahasan dengan Pemprov DKI agar pembebasan lahan untuk Depo bisa segera dituntaskan dan rampung tepat waktu. “Memang terkendala kita belum memutuskan soal ketersediaan lahan Depo. Kita masih bahas dan upayakan agar ada komitmen Pemerintah untuk status lahan depo bisa segera dituntaskan,” ucapnya. William mengatakan saat ini sudah ada dua opsi untuk membebaskan sekitar 19,6 hektare lahan tersebut. Masing-masing dibebaskan oleh Pemprov melalui Dinas Perhubungan, atau melakukan kerjasama dengan PT Asahimas Flat Glass. “Prosesnya belum bergerak karena ada dua opsi. Pertama pengadaan lahan ini dilakukan oleh Pemprov DKI, atau kita coba lakukan B2B (business to business),” tandasnya.

Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong PT MRT Jakarta melakukan kajian khusus pada rencana penempatan depo MRT di kawasan Ancol Barat pada pembangunan Fase 2. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan, PT MRT juga harus menggandeng sejumlah pihak agar pembebasan lahan untuk pembangunan depo tersebut tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. “Memang ini sebuah proyek yang harus Komisi B Ingatkan Pembangunan MRT Fase 2 Harus Sesuai Aturan

Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi upaya PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dalam menggenjot pembangunan sirkuit Jakarta E-Prix atau Formula E di Ancol, Jakarta Utara. Sekretaris Komisi D DPRD DKI Syarif saat meninjau langsung lapangan mengatakan, pengerjaan sirkuit Formula E saat ini telah mencapai 87 persen. Sejauh ini pun Jakpro konsisten dengan target penyelesaian pengerjaan aspal paling lambat awal April hingga penyelesaian fasilitas pendukung seperti tribun dan paddock hingga barrier pada awal Mei. “Oleh karena itu kita apresiasi pengerjaan yang dilakukan Jakpro dan lain lain, dan saya kira warga sudah tidak sabar menanti ingin lihat balapan formula E,” kata Syarif di lokasi, Jumat (25/3). Sirkuit Formula E Jakarta di Ancol memiliki sejumlah hal yang cukup unik ketimbang sirkuit-sirkuit lain yang menggelar balap mobil listrik tersebut. Yaitu keberadaan banking atau lintasan yang sengaja dimiringkan di mana bagian terendahnya berada di sisi ‘dalam’ arah tikungan. Banking ini sendiri terdapat pada tikungan-tikungan di sektor tiga sirkuit Formula E Jakarta, yang tampak seperti ‘kepala kuda lumping’ pada sirkuit yang berada di dalam kawasan Taman Impian jaya Ancol itu. Keberadaan banking ini menjadi keunikan tersendiri, berkat status sirkuit Formula E Jakarta di Ancol yang unik juga ketimbang sirkuit-sirkuit Formula E lainnya. Meski demikian, Syarif terus mengingatkan agar Jakpro terus memperhatikan kelayakan fasilitas utama hingga pendukung balapan secara komprehensif sebelum pelaksanaan pre-event hingga main event Jakarta E-Prix 4 Juni mendatang. “Karena yang saya dengar seperti paddock tribun itu harus knockdown, ada yang sudah dibikin seperti barrier sudah dibuat, tidak permanen seperti aspal ini. Jadi ini sudah mulus rapih siap digunakan dan menghibur masyarakat,” ungkap Syarif. Di lokasi yang sama, Desainer Sirkuit Formula E Irawan Sucahyono juga memastikan pihaknya akan terus mengevaluasi seluruh detail penyelesaian sirkuit Formula E secara komprehensif. Termasuk memperhatikan beberapa revisi berdasarkan rekomendasi FIA selaku operator Jakarta E-Prix 2022. “Jadi kemarin mulai ditinjau dengan FIA memang ada sedikit perubahan harus ini harus itu, dan target itu juga ditentukan oleh FIA. Mungkin ada sedikit kemunduran tapi tidak sampai awal April itu karena FIA juga itu untuk trek-nya ya mereka hanya konsen disana,” terangnya. Meski demikian, pihaknya juga akan terus mengedepankan faktor keselamatan dalam setiap material aspal hingga fasilitas pendukung. Sehingga perhelatan akbar Jakarta E-Prix 2022 dapat terlaksana dengan sukses. “Jadi kita pastikan faktor keselamatannya tidak hanya trek saja. Namun dengan semua hal yang berhubungan dengan keselamatan,” tandas Irawan.

Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi upaya PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dalam menggenjot pembangunan sirkuit Jakarta E-Prix atau Formula E di Ancol, Jakarta Utara. Sekretaris Komisi D DPRD DKI Syarif saat meninjau langsung lapangan mengatakan, pengerjaan sirkuit Formula E saat ini telah mencapai 87 persen. Sejauh ini pun Jakpro konsisten dengan target penyelesaian pengerjaan aspal paling lambat awal April Sekertaris Komisi D Apresiasi Pengerjaan Sirkuit Formula E

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan menyampaikan, masukan terkait subtansi dalam revisi Perda Jaringan Utilitas tetap akan diterima meski pihaknya telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) sebanyak dua kali. “Bapemperda masih terbuka dan sangat berharap untuk bisa menerima masukan lagi yang tentunya untuk memperkaya Bapemperda didalam pembahasan lebih lanjut tentang Raperda ini diwaktu yang akan datang,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (16/2). Pantas menyimpulkan, dari seluruh masukan yang telah diterima, penyempurnaan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan dan keindahan akan menjadi salah satu prioritas yang akan diatur dalam Raperda jaringan utilitas ini. “Yang saya dengar selama dua kali RDP ini, pada prinsipnya hampir semua peserta sepakat bahwa perlu ada penataan dan peruntukan ruang yang lebih indah, lebih baik dan lebih humanis. Kita mohon kerjasamanya untuk menyempurnakan Raperda ini sehingga bisa berdayaguna dan berhasil guna di waktu yang akan datang,” ungkapnya. Dalam RDPU yang dilakukan dengan daring, ada sejumlah usul lain seperti yang dikemukakam oleh Deliani Siregar, perwakilan dari Institute for Transportation and Development Policy. Ia meminta agar dilakukan sosialisasi kepada masyarakat pengguna jalan apabila ada pengerjaan utilitas di jalan utama. Sehingga ada opsional pengalihan rute untuk para pengguna jalan. “Bisa ditambahkan juga sebenarnya untuk rencana Informasi Publik dan juga rencana mitigasi gangguan selama pelaksanaan pekerjaan. Karena biasanya tidak terinformasi kapan akan mulai atau selesainya. Kadang-kadang di lapangan ini menjadi hambatan bagi kami untuk melakukan mobilitas,” ucapnya. Deliani juga meminta Raperda ini dapat mengatur tentang standarisasi pengembalian kondisi jalan yang terkena imbas pembetulan utilitas. Pasalnya ditemukan banyak jalan yang rusak dan tidak ramah pejalan kaki serta pengendara setelah ada pengerjaan tersebut. “Harapan kami memang nanti ada standarnya, karena sudah ada beberapa kecelakaan, bukan hanya menimpa teman-teman pejalan kaki tapi juga pesepeda karena jalan tidak rata,” ungkapnya. Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga, revisi Perda ini harus secepatnya diselesaikan. Mengingat Jakarta sebagai Ibukota harus menunjukkan keindahan kota yang modern. “Rasanya tidak ada alasan untuk menunda pengesahan Raperda tersebut karena Jakarta harus berani seperti kota-kota besar di dunia yang secara teknis kabel-kabel sudah dibawah yang menunjang keindahan,” ucapnya. Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga Hari Nugroho mengaku akan berupaya semaksimal mungkin mengatur jaringan utilitas yang masih semrawut di Ibukota melalui revisi Perda ini. “Memang Jakarta sudah dari awal semrawut tidak diatur secara komperhensif bahwa SJUT itu harus dibawah seperti di kota maju. Supaya Jakarta kedepan bisa menjadi kota modern, dan kota maju,” tandasnya. Adapun revisi Perda Jaringan Utilitas akan terdiri dari 11 bab diantaranya mencakup keterpaduan penempatan jaringan utilitas, perencanaan penempatan jaringan utilitas, penyelenggaraan sarana jaringan jaringan utilitas, perizinan, pembinaan, pengawasan, penyidikan, hingga ketentuan pidana.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi DKI Jakarta menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas. Ketua Bapemperda DPRD DKI Pantas Nainggolan mengatakan, masukan dari pemerintah pusat diperlukan untuk memperkaya kajian seputar pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) sesuai konsideran dengan Revisi Perda Jaringan Utilitas, DPRD DKI Terima Masukan Pemerintah Pusat