Peraturan Hukum Terbaru

Berita Terbaru

DPRD DKI Jakarta mengapresiasi penyelenggaraan forum konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2025. Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina mengatakan, forum konsultasi publik sangat penting dalam menyusun RKPD dalam menentukan program-program lintas instansi. “Kegiatan ini bagus sekali sebagai masukan kepada kami di DPRD DKI Jakarta karena ada beberapa masukan dan catatan untuk program tahun 2025,” ujar Wa Ode usai menghadiri forum konsultasi publik di gedung Balaikota DKI Jakarta, Rabu (21/2). Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina. (dok.DDJP) Menurut dia, ada beberapa program yang harus diprioritaskan dalam forum tersebut. Yakni, isu pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM), pengembangan ekonomi kreatif, dan pendidikan. “Saya melihat tahun 2025 itu sektor pengembangan UMKM, pengembangan ekonomi kreatif, pendidikan vokasi, dan sektor kesehatan paling penting,” ungkap dia. Di kesempatan yang sama, Kepala Sub Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Wilayah II Kementerian Dalam Negeri Bob Ronald F mengatakan bahwa Forum RKPD digelar untuk menyerap aspirasi stakeholders terkait rencana pembangunan tahun 2025. “Memang forum konsultasi publik ini adalah wadah untuk menampung semua usulan. Dari stakeholders dalam penyempurnaan rancangan awal yang nantinya akan diproses lagi,” pungkas dia.

DPRD DKI Jakarta mengapresiasi penyelenggaraan forum konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2025. Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina mengatakan, forum konsultasi publik sangat penting dalam menyusun RKPD dalam menentukan program-program lintas instansi. “Kegiatan ini bagus sekali sebagai masukan kepada kami di DPRD DKI Jakarta karena ada beberapa masukan dan Dewan Soroti Program Prioritas RKPD 2025

Peraturan Daerah (Perda) No. 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara akan segera dicabut. Harapannya, pembangunan di Kepulauan Seribu dapat lebih produktif sejalan dengan tujuan pengembangan sektor pariwisata dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mengatakan, kampanye pariwisata perlu digencarkan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI untuk memperkenalkan wisata bahari, wisata sejarah, dan wisata cagar alam (konservasi) kepada dunia. “Memperkuat kekhas-an wisata di Pulau Seribu. Misalnya selain wisata laut dan pulau, di Pulau Seribu juga menjadi pusat penangkaran penyu. Itu harus dikampanyekan agar dunia tahu,” ungkap Suhud saat dihubungi, Senin (19/2). Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin. (dok.DDJP) Kampanye berupa promosi bisa dilakukan dengan menggandeng agen perjalanan wisata. Bahkan, menyebarkanluaskan keunikan Pulau Seribu di seluruh media sosial. Dengan begitu, ia berharap, ada anggaran untuk mempromosikan dan memperbaiki sarana dan prasarana di wilayah tersebut. “Kita harus memberi perhatian khusus pada potensi wisata di Kepulauan Seribu, melalui peningkatan anggaran dan juga inovasi dalam memperkenalkan wisata Kepulauan Seribu,” ucap Suhud. Tak kalah penting, untuk meningkatkan jumlah wisatawan. Karena itu, Suhud meminta agar akses menuju Pulau Seribu dipermudah dan diperbanyak. “Memperbanyak dan meningkatkan layanan transportasi ke Pulau Seribu itu paling penting,” kata dia. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) mengalami tren positif pada awal semester kedua Tahun 2023. Kedatangan wisman ke Jakarta sepanjang Juli 2023 meningkat menjadi 71,75 persen dibandingkan dengan bulan yang sama pada 2022. Data BPS juga mencatat pertumbuhan wisman dari tahun ke tahun. Pada 2020, jumlah kunjungan wisman mencapai 435.888 kunjungan. Angka ini sempat menurun pada 2021 menjadi 119.362 kunjungan dan naik signifikan pada 2022 menjadi 935.182 kunjungan. Sedangkan Disparekraf DKI mencatat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata pada tahun 2022 mengalami peningkatan, jika dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp3,1 triliun menjadi Rp5,2 triliun. Terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

Peraturan Daerah (Perda) No. 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara akan segera dicabut. Harapannya, pembangunan di Kepulauan Seribu dapat lebih produktif sejalan dengan tujuan pengembangan sektor pariwisata dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mengatakan, kampanye pariwisata perlu digencarkan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI untuk memperkenalkan Kampanye Pariwisata Mampu Populerkan Destinasi di Kepulauan Seribu

Kenaikan pajak hiburan sebesar 40-75 persen masih menuai kekhawatiran bagi kalangan politisi di DPRD DKI Jakarta. Pasalnya, kebijakan itu bisa berdampak peningkatan angka pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Anggota DPRD DKI Jakarta Jupiter menyatakan, kenaikan pajak hiburan tersebut akan mempengaruhi perekonomian masyarakat. Khawatirnya, terjadi peningkatan PHK massal bagi penyedia jasa. “Masyarakat banyak yang terbantu karena adanya tempat hiburan tersebut, lalu jika pajaknya dinaikkan, tentu punya dampak yang kurang baik karena sepi pengunjung,” tandas dia dikutip dari situs resmi Nasdem Jakarta. Seperti diketahui, pada 5 Januari 2024, Pemprov DKI Jakarta menetapkan kenaikan pajak hiburan minimal sebesar 40 persen dan maksimal 75 persen. Kebijakan tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) No. 1/2024. Jupiter juga mengimbau agar Pemprov DKI mengkaji kembali kenaikan pajak tersebut. “Jika Perda tersebut hanya dapat menguntungan beberapa pihak saja, mungkin sebagai pemerintah terkait harus mengkaji secara menyeluruh dan melihat dampaknya secara lebih luas lagi,” tegas dia. Sebelumnya, Anggota Komisi B (bidang perekonomian) DPRD DKI Jakarta M. Taufik Zoelkifli mengatakan, penetapan pajak hiburan sebesar 40 persen sebaiknya hanya berlaku bagi tempat hiburan kalangan atas. Dengan kata lain, pajak 40 persen itu tidak diterapkan secara merata. “Jadi saya kira harus ditinjau ulang, artinya dicari ya pos-pos yang bisa dipajakin ya. Jadi pendapatan atau perusahaan yang memang konsumennya itu menengah ke atas,” tutur Taufik, Senin (22/1). Ia menilai, pemberlakuan besaran pajak itu pada dasarnya membawa pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Jakarta. Hanya saja, terdapat kekhawatiran banyak pelaku usaha yang tidak sanggup memenuhi kewajiban membayar pajak. Terutama bagi kalangan usaha menengah ke bawah. “Maksudnya yang mampu ya menengah ke atas yang high class,” tandas Taufik Zoelkifli. Artinya, sambung dia, bagi usaha kelas menengah ke atas bisa mempertahankan usahanya. Sehingga tidak mengalami gulung tikar alias bangkrut. Sedangkan bagi usaha kelas menengah ke bawah, sebaiknya aturan pajak hiburan direvisi agar tidak berdampak penutupan tempat usaha. Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta menaikkan pajak tempat hiburan di ibukota menjadi 40 persen. Kebijakan itu mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tertuang dalam Pasal 53 Ayat 2, besaran pajak itu berlaku untuk tempat karaoke, diskotek, kelab malam, bar, dan mandi uap atau spa. Kenaikan tarif pajak tempat hiburan di Jakarta itu berlaku sejak 5 Januari 2024. Pada aturan sebelumnya, persentase pajak tempat karaoke dan diskotek hanya 25 persen. Sementera untuk kegiatan usaha panti pijat dan mandi uap atau spa sebesar 35 persen.

Kenaikan pajak hiburan sebesar 40-75 persen masih menuai kekhawatiran bagi kalangan politisi di DPRD DKI Jakarta. Pasalnya, kebijakan itu bisa berdampak peningkatan angka pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Anggota DPRD DKI Jakarta Jupiter menyatakan, kenaikan pajak hiburan tersebut akan mempengaruhi perekonomian masyarakat. Khawatirnya, terjadi peningkatan PHK massal bagi penyedia jasa. “Masyarakat banyak yang terbantu karena adanya tempat hiburan tersebut, Kaji Ulang Kenaikan Pajak Hiburan

Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) akan segera disahkan dalam waktu dekat. Masa jabatan anggota LMK akan alami perubahan dari tiga tahun menjadi lima tahun. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarifudin berharap, revisi Pasal 9 terkait penyesuaian masa jabatan LMK harus diiringi dengan peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan kepada warga. LMK harus mampu menampung dan menyalurkan aspirasi. Dengan begitu, segala keluhan dan kebutuhan warga bisa lebih cepat sampai kepada lurah untuk segera ditindaklanjuti. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarifudin. (dok/DDJP) “Ke depan, setelah Perda disahkan dan ditambahkan masa bakti anggota LMK, saya berharap harus lebih optimal kinerjanya membantu lurah dalam pelayanan,” ujar Syarifudin saat dihubungi, Senin (19/2). Selain itu, sambung dia, LMK harus meningkatkan sinergitas serta kedekatan dengan warga, ketua Rukun Tetangga (RT), dan ketua Rukun Warga (RW). “Anggota LMK harus lebih dekat dengan warga,” ucap Syarifudin. Ia juga mengusulkan, Pemprov DKI menambah anggaran untuk keperluan operasional LMK. Tujannya agar lebih fokus menjalankan program kerja. “Kalau keuangan daerah memungkinkan, saya rasa Pemprov DKI harus menaikkan uang operasional LMK. Sehingga LMK betul-betul fokus pada tugasnya,” tandas Syarifudin. Dalam waktu dekat, DPRD DKI Jakarta akan membahas hasil fasilitasi revisi Perda dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) dan mengesahkannya lewat rapat paripurna.

Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) akan segera disahkan dalam waktu dekat. Masa jabatan anggota LMK akan alami perubahan dari tiga tahun menjadi lima tahun. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarifudin berharap, revisi Pasal 9 terkait penyesuaian masa jabatan LMK harus diiringi dengan peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan kepada warga. LMK harus Masa Jabatan Lima Tahun, LMK Bisa Lebih Optimal

Kegiatan

Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta warga turut andil menyukseskan Jakarta sebagai kota global pada tahun 2024. Harapan tersebut disampaikan Pras sapaan karibnya pada acara puncak peralihan tahun 2023 menuju tahun 2024 bersama Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). “Semoga di tahun 2024 nanti masyarakat Jakarta lebih baik, Sukseskan Jakarta di 2024, Ketua DPRD DKI Minta Warga Bersinergi dengan Pemerintah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta mendukung dilanjutkannya pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jakarta fase 1B rute Velodrome-Manggarai. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani berharap dengan dibangunnya LRT di rute tersebut dapat menjadi andalan warga mengingat integrasi antar moda yang telah ada di Stasiun KRL Manggarai. “Harapannya yang pasti memberikan service terbaik untuk masyarakat dalam bidang transportasi, serta bisa mengatasi masalah-masalah di Jakarta khususnya kemacetan, dan polusi,” Ujarnya saat menghadiri Groundbreaking pembangunan LRT fase 1B di kawasan Velodrome, Jakarta Timur, Senin (30/10). Pada kesempatan itu juga Rany mengimbau PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai penyelenggara proyek tersebut mampu berkomitmen mengoptimalkan kinerja sehingga seluruh proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan rampung sesuai waktu yang telah ditetapkan. “Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, dan kami siap untuk mengawasi pembangunannya. Sehingga masyarakat bisa segera menikmati kerta LRT ini,” terangnya. Sementara itu, Direktur Utama PT Jakpro Iwan Takwin menyatakan siap melakukan pembangunan sesuai waktu yang telah direncanakan dan merampungkan target di tahun pertama dari stasiun Velodrome sampai stasiun Pemuda Rawamangun. “Pembangunan LRT 1B direncanakan berjalan selama tiga tahun dengan trial run terbatas ke Stasiun Rawamangun pada September tahun 2024 nanti,” ucapnya. Iwan menjelaskan, pembangunan jalur LRT fase 1B menggunakan dana APBD DKI dengan nilai investasi Rp5,5 triliun dan waktu pengerjaan selama tiga tahun sampai tahun 2026. Pada jalur fase 1B ini akan dibangun lima stasiun, masing-masing yakni Stasiun Pemuda Rawamangun, Stasiun Pramuka BPKP, Stasiun Pasar Pramuka, Stasiun Matraman, dan Stasiun Manggarai. “Setelah pembangunan Fase 1B ini selesai dan beroperasi, LRT Jakarta akan memiliki 11 stasiun dengan panjang jalur 12,2 kilometer yang dapat ditempuh selama 26 menit,” tuturnya. Iwan berharap adanya perpanjangan rute LRT ke stasiun Manggarai dapat terintegrasi dengan moda transportasi publik lainnya, seperti Kereta Commuter Line, Mikrotrans, dan Transjakarta dengan target 180 ribu penumpang perhari serta mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar stasiun. “Selain meningkatkan konektivitas antarwilayah, pembangunan LRT Fase 1B juga berpotensi meningkatkan daya saing Kota Jakarta sekaligus memberikan dampak ekonomi. Misalnya peningkatan pendapatan warga sekitar seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat di sekitar stasiun,” tandasnya. Diketahui sebelumnya LRT Jakarta Fase 1A dengan rute Kelapa Gading – Velodrome telah beroperasi secara komersial sejak 1 Desember 2019 dengan bentang jalur sepanjang 5,8 kilometer dan jarak tempuh 13 menit dengan enam stasiun, yaitu Stasiun Pegangsaan Dua, Stasiun Boulevard Utara, Stasiun Boulevard Selatan, Stasiun Pulomas, Stasiun Equestrian, dan Stasiun Velodrome.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta mendukung dilanjutkannya pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jakarta fase 1B rute Velodrome-Manggarai. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani berharap dengan dibangunnya LRT di rute tersebut dapat menjadi andalan warga mengingat integrasi antar moda yang telah ada di Stasiun KRL Manggarai. “Harapannya yang pasti memberikan service terbaik untuk masyarakat dalam bidang transportasi, DPRD Ingin LRT Jakarta Jadi Moda Andalan Warga

Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi melepas secara resmi kontingen drumband Provinsi DKI Jakarta untuk berlaga dalam Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (BK-PON) 2023 yang akan dilaksanakan pada 2 sampai 13 September 2023 mendatang di Kota Yogyakarta. Pada kesempatan itu, Pras sapaan karibnya memberikan semangat kepada para atlet agar bisa menunjukan kebolehan hasil dari latihan yang telah dijalani, sehingga bisa melaju dan berlaga di PON XXI 2024 yang akan dilaksanakan di Aceh dan Sumatera Utara. “Babak Kualifikasi PON di Yogyakarta ini adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kemampuan kita serta mewakili Provinsi DKI Jakarta dengan kepala tegak dan semangat yang membara. Kalian semua adalah duta Provinsi DKI Jakarta dan saya yakin kalian akan memberikan penampilan terbaik yang dapat memukau penonton dan juri di sana,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta Senin (28/8). Pras juga berharap seluruh atlet cabang olah raga (Cabor) Drumband dapat menerapkan nilai-nilai positif dan bisa menjadi bekal penting untuk mendulang prestasi. “Dari drumband ini kita belajar tentang disiplin, kerja keras, kerjasama tim, pantang menyerah. Ini adalah nilai-nilai yang sangat penting yang menjadi fondasi untuk meraih prestasi di setiap bidang kehidupan kalian,” katanya. Sementara, Ketua Umum Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) Brigadir Jenderal (Brigjen) Panca Iswandaru mengatakan, kontingen drumband Provinsi DKI Jakarta akan bertolak ke Kota Yogyakarta pada Rabu (30/8) besok. Sejauh ini, sambung Panca, atlet drumband DKI Jakarta sudah melakukan latihan intensif sejak bulan Februari 2023 sampai saat ini. Proses pelatihan berjalan dengan sangat disiplin, termasuk pada saat training centre (TC) dengan latihan mulai jam 5 pagi sampai jam 9 malam dan ada jam jeda. “Saya lihat dari mata para atletnya mulai berbinar. DKI tidak boleh kalah,” katanya disambut gemuruh tepuk tangan para atlet. Brigjen Panca juga menjelaskan pada babak kualifikasi PON di Kota Yogyakarta nanti terdapat 17 medali emas yang akan diperebutkan dari empat mata lomba. Masing-masing yakni Lomba Berbaris Jarak Pendek (LBJP), Lomba Ketahanan dan Ketepatan Berbaris (LKKB), Lomba Baris-Berbaris (LBB), dan Lomba Unjuk Gelar (LUG). “Dalam drumband bukan hanya fisik yang kuat dan prima saja yang diperlukan. Tetapi kecepatan dipadu dengan keselarasan dan keterampilan dalam bermain alat musik,” ungkapnya. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DKI Jakarta Hidayat Humaid menambahkan, Drumband merupakan salah satu Cabor yang akan dipertandingkan pada PON tahun 2024. “Jadi kota berharap bisa lolos sebanyak mungkin atletnya. Para atlet saya berharap bisa tampil all out. Junjung tinggi sportivitas. Semoga mereka bisa menunjukan kinerja yang luar biasa,” tandasnya.

Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi melepas secara resmi kontingen drumband Provinsi DKI Jakarta untuk berlaga dalam Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (BK-PON) 2023 yang akan dilaksanakan pada 2 sampai 13 September 2023 mendatang di Kota Yogyakarta. Pada kesempatan itu, Pras sapaan karibnya memberikan semangat kepada para atlet agar bisa menunjukan kebolehan hasil dari latihan yang telah dijalani, Semangati Atlet Drumband, Ketua DPRD DKI: Buktikan Semangat yang Membara

Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menghadiri pembukaan rangkaian acara menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) SMA Negeri 70 Jakarta dengan tema Semangat Tujuh Puluh untuk Edukasi, Seni dan Olahraga (SETARA). Pras sapaan karibnya dalam kesempatan itu berpesan agar siswa-siswi generasi muda SMAN 70 Jakarta menjauhi Narkoba dan tawuran. “Jauhi Narkoba. Selain merusak, Narkoba juga musuh bangsa. Dekatlah dengan kegiatan pendidikan yang baik. Ini sekolah berprestasi,” ujarnya di SMA Negeri 70 Jakarta, Jumat (25/8). Pras pun berharap kegiatan positif ini dapat mengasah kreativitas para pelajar SMAN 70 dan dapat terlaksana setiap tahun dengan inovasi-inovasi terbaru. “Saya bahagia dan bangga bisanya hadir disini utk membuka acara rangkaian SETARA. Ajang yang luar biasa. Ajang generasi muda m, tunjukan kreativitas dalam perlombaan menarik. Ini momen istimewa. Ini bukan sekedar lomba tapi menjadi sarana ekspresi diri siswa secara positif dengan melibatkan siswa dari sekolah lain,” ucapnya. Di kesempatan yang sama, Kepala Sekolah SMA Negeri 70 Sunaryo melakukan aksi simbolik melepas sepasang burung merpati yang merupakan simbol pesan perdamaian dari SMA Negeri 70 ke seluruh anak muda di Jakarta. “Melepaskan burung merpati ini jadi simbol perdamaian. Kami melihat banyak anak muda yang saat ini masih terjebak dalam konflik. Karena itu kami melepas burung ini untuk memberi kabar perdamaian. Mari kitaa berkompetisi secara sehat dan tidak terjebak dalam konflik, tawuran dan kegiatan-kegiatan negatif lainnya,” tandasnya.

Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menghadiri pembukaan rangkaian acara menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) SMA Negeri 70 Jakarta dengan tema Semangat Tujuh Puluh untuk Edukasi, Seni dan Olahraga (SETARA). Pras sapaan karibnya dalam kesempatan itu berpesan agar siswa-siswi generasi muda SMAN 70 Jakarta menjauhi Narkoba dan tawuran. “Jauhi Narkoba. Selain merusak, Narkoba juga musuh bangsa. Dekatlah dengan Ketua DPRD DKI Ingatkan Bahaya Narkoba di Peringatan HUT SMA Negeri 70 Jakarta