Skip to content

Berita Terbaru

View All
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah (Perda) dengan besaran Rp79,89 triliun. Pengesahan itu ditandai langsung persetujuan yang disampaikan seluruh anggota DPRD pada Rapat Paripurna penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Raperda tentang Perubahan APBD DKI Tahun Anggaran 2021. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi berharap rekomendasi yang telah diberikan oleh masing-masing komisi bisa secepatnya ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif. “Dengan telah disetujuinya rancangan Perda tentang Perubahan APBD 2021, maka akan kami serahkan kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (25/10). Dalam kesempatan yang sama, Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta Dimaz Raditya Soesatyo merinci sejumlah postur anggaran yang telah mengalami penyesuaian yang disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Adapun kesepakatan postur Pendapatan Daerah sebesar Rp72,18 triliun menjadi Rp65,20 triliun dan postur Belanja Daerah sebesar Rp72,96 triliun menjadi Rp69,99 triliun dalam Perubahan APBD 2021. Sedangkan postur anggaran Pembiayaan Daerah yang direncanakan sebesar Rp12 triliun menjadi Rp14,68 triliun. Besaran tersebut diperoleh dari penyesuaian postur Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) 2020 sebesar Rp5,16 triliun, dan Penerimaan Pinjaman Daerah Rp9,51 triliun. Terakhir, postur Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada tahun 2021 direncanakan sebesar Rp11,22 triliun menjadi Rp9,89 triliun, serta Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintahan Daerah sebesar Rp10,99 triliun menjadi Rp9,66 triliun dan pembayaran Pokok Utang sebesar Rp33,65 triliun tetap diangka yang sama. “Dengan demikian, kini Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 kini menjadi Rp79,89 triliun,” terang Dimaz Raditya Soesatyo. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD DKI atas kecermatan, ketelitian, dan kesungguhan dalam menelaah seluruh substansi mengenai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Pihaknya memastikan, seluruh mata anggaran yang termaktub dalam Perda Perubahan APBD 2021 akan dioptimalkan jajaran eksekutif berdasarkan saran, komentar dan rekomendasi yang disampaikan dalam proses pembahasan hingga persetujuan. “Semuanya akan menjadi catatan untuk ditindaklanjuti,” tandas Anies.

Perubahan APBD DKI Tahun 2021 Diketuk Rp79,89 Triliun

By:
On:

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah (Perda) dengan besaran Rp79,89 triliun. Pengesahan itu ditandai langsung persetujuan yang disampaikan seluruh anggota DPRD pada Rapat Paripurna penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Raperda

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah (Perda) dengan nilai yang disepakati sebesar Rp79,89 triliun, Senin (25/10). Pengesahan itu ditandai langsung persetujuan yang disampaikan seluruh anggota DPRD pada Rapat Paripurna penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Raperda tentang Perubahan APBD DKI Tahun Anggaran 2021.

DPRD Gelar Paripurna Pengesahan Perubahan APBD Tahun 2021

By:
On:
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Jumat (22/10). Rapat digelar untuk meneliti sebagai tahapan akhir pembahasan dokumen rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2021. Pada kesempatan itu, masing-masing komisi menyampaikan catatannya sebagai bentuk evaluasi dan perbaikan pengelolaan anggaran yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

DPRD Gelar Penelitian Akhir Terhadap Rancangan Perda Perubahan APBD 2021

By:
On:
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat dengar pendapat (RDP) guna menyusun program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2022 mendatang, Senin (25/10). Sejumlah peneliti dan akademisi dilibatkan dalam penyusunan Propemperda tahun 2022. Sementara, Bapemperda telah menghimpun sebanyak 17 rancangan peraturan daerah (Raperda). Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Dedi Supriadi mengatakan, 17 Raperda tersebut terdiri dari Raperda baru dan Raperda yang belum sempat terbahas di tahun 2021.

Susun Propemperda 2021, Bapemperda Gelar Rapat Dengar Pendapat

By:
On:
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta menyepakati perubahan status hukum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jaya menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda). Dengan status tersebut, PDAM Jaya layak mendapatkan penyesuaian modal dasar maksimal hingga Rp34,41 triliun. Wakil Ketua Bapemperda DPRD DKI Dedi Supriadi menjelaskan, kesepakatan itu diambil setelah pihaknya mendalami usulan perubahan Perda nomor 13 tahun 1992 tentang PDAM Jaya. Revisi dinilai perlu dilakukan guna mencakup layanan kebutuhan air bersih di seluruh Ibukota dan Kabupaten Kepuluan Seribu hingga pada tahun 2030. Penyesuaian juga perlu dilakukan mengingat adanya penambahan tugas PAM Jaya dalam rangka pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebesar Rp10 triliun. “Maka kita akhirnya draf yang akhirnya disiapkan di tahun 2018-2019 ini langsung kita ubah dari modal dasar dari rencana Rp23,5 triliun menjadi Rp34,41 triliun,” kata Dedi di Gedung DPRD DKI, Jumat (22/10). Dedi menerangkan, bahwa kesepakatan perubahan modal dasar PDAM PAM Jaya akan merevisi klausul dalam Bab VI Tentang Modal Dasar dan Modal Disetor dalam Raperda Perumda Air Minum Jaya. Dimana dalam pasal 7 ayat (1), termaktub “Modal dasar PAM JAYA ditetapkan sebesar Rp34.410.000.000,00 (tiga puluh empat triliun empat ratus sepuluh miliar rupiah).” Kemudian, dalam pasal 7 ayat (2) termaktub “Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetor per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.351.133.601.104 (satu triliun tiga ratus lima puluh satu miliar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus satu seratus empat rupiah)”. Merujuk dari 2 klausul pasal tersebut, Dedi berharap agar PDAM Jaya dapat mengoptimalkan layanan penyedia air bersih sesuai perencanaan yang telah disampaikan kepada Bapemperda. “Karena kebutuhan air bersih kita tinggi sehingga tanggung jawab pemerintah harus segera dilakukan,” ungkap Dedi. Sementara itu, Direktur Utama PDAM Jaya Priyatno Bambang Hernowo mengaku bersyukur atas persetujuan Bapemperda dalam penyesuaian modal dasar secara demokratis. “Ini membuktikan bahwa ada politik anggaran yang jelas dalam hal pemenuhan kebutuhan hak dasar, dalam hal ini layanan air minum perpipaan dan kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas (persetujuan) ini,” ungkapnya. Dengan demikian, pihaknya akan terus berupaya serius dalam rangka mewujudkan kebutuhan layanan air bersih yang lebih baik kepada warga secara bertahap hingga 2030 mendatang. “Jadi kebutuhan bagi warga Jakarta untuk mendapatkan akses minum perpipaan itu menjadi prioritas kami saat ini,” tandas Bambang.

DPRD Setujui Perubahan Status Perusahaan PDAM Jaya Menjadi Perumda

By:
On:
Lima Komisi di DPRD Provinsi DKI Jakarta telah menyampaikan catatan-catatan hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2021 dalam rapat kerja Badan Anggaran (Banggar), Jumat (22/10). Catatan-catatan yang disampaikan komisi DPRD DKI diberikan setelah melalui pembahasan Komisi-komisi bersama SKPD mitra kerja, Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta hingga besaran Perubahan APBD DKI tahun 2021 disepakati sebesar Rp79,52 triliun. Komisi A dalam salah satu catatannya meminta agar aset berkepemilikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang tidak dapat ditertibkan sebaiknya diberi tanda guna mempermudah proses penindakan di lapangan. “Kita tahu DKI Jakarta masih punya persoalan aset terutama masalah fasos fasum. Jadi sesegera mungkin prosesnya segera dipasang plang oleh Pemprov DKI Jakarta,” kata Mujiyono, Ketua Komisi A DPRD DKI. Komisi B dalam salah satu catatannya mendorong Pemprov DKI mengevaluasi perjanjian kontrak kerja dengan pihak ketiga sebelum adanya Surat Persediaan Dana (SPD). Kebijakan tersebut harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dimana salah satunya, persoalan serupa terjadi dalam pagu anggaran Dinas Perhubungan (Dishub) saat pendalaman RAPBD Perubahan DKI 2021. “Tahapan ini sudah kita sepakati untuk dihapus,” ujar Abdul Aziz, Ketua Komisi B DPRD DKI. Komisi C dalam salah satu catatannya merekomendasikan Bapenda agar membangun sistem online guna mengoptimalkan pengawasan terhadap perolehan pendapatan daerah. Khususnya, realisasi yang berasal 13 jenis pajak secara akuntabel dan transparan. “Salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor yang dikelola SAMSAT DKI Jakarta,” sambung Rasyidi HY, Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI. Komisi D dalam salah satu catatannya merekomendasikan agar Pemprov DKI mempercepat perencanaan program pengendalian banjir secara efektif dan efisien. “Baik untuk pengerukan di badan-badan air, konstruksi pengendali banjir dan saluran drainase yang berada di waduk situ embung atau danau,” ucap Nova Harivan Paloh, Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI. Komisi E dalam salah satu catatannya merekomendasikan Pemprov DKI segera mengevaluasi program unggulan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). “Karena adanya sejumlah proses pendaftaran yang rumit untuk mengikuti program tersebut,” ungkap Anggara Wicitra Sastroamidjojo, Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI. Setelah melakukan pendalaman dan penelitian akhir, DPRD bersama TAPD menyepakati besaran kenaikan pagu APBD Perubahan 2021 yang semula Rp79,52 triliun menjadi Rp79,89 triliun. Salah satunya, ada persetujuan penambahan Rp175 miliar untuk rencana pembukaan lahan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Jakarta Selatan berdasarkan masukan Komisi D bidang pembangunan dan lingkungan hidup saat Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) dan penelitian akhir bersama TAPD Provinsi DKI. “Karena rumah susun disana sifatnya mendesak untuk direalisasikan untuk belanja dan ada juga optimisme di pendapatan saat ppkm level 2 ini, maka kita tambahkan lagi dalam APBD Perubahan 2021 sehingga kembali naik dari Rp79,52 triliun menjadi Rp79,89 triliun,” ungkap Misan Samsuri, Wakil Ketua Banggar DPRD DKI. Sementara itu, Ketua TAPD Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali mengaku bersyukur atas kesepakatan nilai-nilai yang tertuang dalam Raperda Perubahan APBD DKI 2021 akan segera ditetapkan pada Senin (25/10) pekan depan melalui rapat paripurna. “Alhamdulillah tadi sudah kita sepakati angka Rp79,89 triliun bersama DPRD. Yang sudah kita nantikan agar mempercepat seluruh kegiatan-kegiatan yang berjalan di fase perubahan ini,” ujarnya. Meski RAPBD Perubahan 2021 akan berbentuk Peraturan Kepala Daerah, lanjut Marullah, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam harmonisasi RAPBD Perubahan DKI 2021 kedepan. “Kita akan terus upayakan agar semangat dalam Perubahan (APBD) 2021 tidak mengganggu rencana-rencana yang sudah disampaikan SKPD ataupun BUMD terhadap program-program mereka,” tandas Marullah.

Rekomendasi Lima Komisi DPRD Terhadap Perubahan APBD Tahun 2021

By:
On:

Copyright DPRD Provinsi DKI Jakarta, 2020