Skip to content

Berita Terbaru

View All
Badan Pembentukan Peraturan Darah (Bapemperda) DPRD Provinsi DKI Jakarta terus menggodok program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2022. Kali ini, Bapemperda melibatkan sejumlah fraksi di DPRD untuk mengharmonisasi sejumlah usulan. Setidaknya lima fraksi mengutarakan pendapatnya mengenai Propemperda tahun 2022. Masing-masing fraksi PKS, Demokrat, PSI, PAN, dan NasDem. Dalam pendapatnya, fraksi PKS mengusulkan agar Propemperda 2022 dapat memprioritaskan pembahsan pada Raperda yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Seperti Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR). “Kami dari Fraksi PKS akan mendukung Perda-Perda yang berpihak kepada masyarakat termasuk dalam kesehatan,” kata Achmad Yani, Ketua Fraksi PKS di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (29/10). Sedangkan, Fraksi Demokrat DPRD DKI mengusulkan agar Raperda tentang Sistem Kesehatan Daerah (Revisi Perda Nomor 4 Tahun 2009) juga diprioritaskan dalam Propemperda 2022 secara tertulis. Fraksi PSI DPRD DKI mengusulkan adanya Raperda untuk Dana Abadi dalam Propemperda 2022. Pasalnya, dana abadi bisa diberikan sebagai alternatif untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat seperti dalam urusan pangan daerah. “Fraksi PSI melihat ini juga sejalan dengan misi Gubernur dalam menyediakan pangan gratis untuk masyarakat,” ucap Anthony Winza Prabowo, Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI via percakapan virtual. Fraksi PAN DPRD DKI juga mengusulkan agar Propemperda 2022 memprioritaskan pembahasan perda untuk menjamin ketersediaan lapangan kerja di Jakarta. Khususnya kepada siswa SMA hingga SMK sesuai sengan kompetensi bidang perusahaan. “Ini harus kita pikirkan bersama, jumlah angka pengangguran di Jakarta mencapai 500 ribu. Harus ada aturan yang mengikat agar lulusan SMA dan SMK ini berkesempatan untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja di perusahaan-perusahaan,” sambung Lukmanul Hakim, Anggota Fraksi PAN DPRD DKI. Terakhir, Fraksi NasDem DPRD DKI meminta agar Bapemperda bersama Biro Hukum memprioritaskan Perda untuk bantuan hukum masyarakat. “Persoalan ini juga harus kita prioritaskan dalam Propemperda 2022,” tutur Hasan Basri Umar, Anggota Fraksi NasDem DPRD DKI melalui percakapan virtual. Sementara itu, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta Yayan Yuhanah mengaku menghargai seluruh pendapat yang telah diutarakan lima fraksi di DPRD DKI Jakarta. Ia menyatakan akan menindaklanjuti usulan-usulan tersebut. “Kami akan tindaklanjuti masukan-masukan hari ini, dan akan kami kompilasi,” tandas Yayan.

Harmonisasi Propemperda 2022, Bapemperda Gandeng Fraksi

By:
On:

Badan Pembentukan Peraturan Darah (Bapemperda) DPRD Provinsi DKI Jakarta terus menggodok program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2022. Kali ini, Bapemperda melibatkan sejumlah fraksi di DPRD untuk mengharmonisasi sejumlah usulan. Setidaknya lima fraksi mengutarakan pendapatnya mengenai Propemperda tahun 2022. Masing-masing fraksi PKS, Demokrat, PSI, PAN, dan NasDem. Dalam pendapatnya, fraksi

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar rapat kerja untuk mematangkan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2022, Jumat (29/10). Kali ini, Bapemperda sengaja menggandeng fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta untuk mengharmonisasi sejumlah usulan rancangan peraturan daerah (Raperda) yang hendak dibahas di tahun depan. Lima dari sembilan komisi mengikuti rapat tersebut dan menyampaikan sejumlah pendapat sebagai masukan bagi Bapemperda.

Bapemperda Kembali Matangkan Propemperda 2022

By:
On:
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di kawasan Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/10). Rapat tersebut digelar untuk mengupas lagi kegiatan-kegiatan prioritas dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2022. Pada kesempatan itu, Banggar mendorong agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menggenjot lagi kreatifitas kinerja agar tidak melulu mengandalkan penyertaan modal daerah (PMD) untuk menjalankan roda bisnisnya.

Banggar Kembali Kupas Struktur KUA-PPAS APBD 2022

By:
On:
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta mendorong agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menghadirkan trobosan untuk terus mengepakan sayap bisnisnya. Bila perlu kedepannya perusahaan pelat merah di DKI tak selalu mengandalkan penyertaan modal daerah (PMD). Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Yusriah Dzinnun mengatakan, sejauh ini tidak sedikit BUMD yang selalu mengandalkan PMD dalam pengelolaan keuangannya. Karena itu sudah seharusnya BUMD DKI kreatif untuk dapat bertahan dalam persaingan bisnis. “Karena mereka selama ini hanya mengandalkan neraca keuangan lalu dapat uang ratusan milyar dari PMD ini. Kami minta tolong masing-masing BUMD sekarang harus mulai kreatif jangan selalu mengandalkan PMD setiap tahun, harusnya mencari jalan lain selain mendapatkan PMD,” kata Yusriah di Bogor Jawa Barat, Rabu (27/10). Dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2022, TAPD mengusulkan pemberian PMD tahun 2022 sebesar Rp4,15 triliun. Besaran angka tersebut diproyeksikan kepada empat BUMD yaitu PT. MRT Jakarta Rp3,17 triliun, PD Air Minum (PDAM) Jaya Rp372,57 miliar, PD PAL Jaya Rp350 miliar, dan Perumda Sarana Jaya Rp250 miliar. Senada, Anggota Banggar lainnya Iman Satria juga mengusulkan kepada masing-masing BUMD bisa mencari alternatif pencarian dana guna memperkuat neraca keuangan perusahaan seperti usulan pinjaman ke Bank DKI selaku Bank Pembangunan Daerah (BPD). “Saya kira ini juga bisa menjadi kesempatan yang baik dan bisa lebih mudah, kalau BUMD ini mepet terus mengajukan PMD rasanya sayang sekali. Khususnya kepada tiga perusahaan seperti PDAM Jaya PAL Jaya Sarana Jaya sepertinya bisa untuk melakukan pinjaman seperti itu,” ungkap Iman. Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pembina BUMD (BPBUMD) Provinsi DKI Jakarta Riyadi memastikan seluruh usulan alokasi PMD di Rancangan KUA-PPAS APBD 2022 oleh masing-masing BUMD guna memperkuat kebutuhan dan kompetensi sesuai tugas pokok fungsi. “Kami sudah lakukan itu sesuai prosedur dalam Permendagri 52 tahun 2012 dan usulan PMD ini sudah melewati kajian internal di perusahaan hingga BPBUMD,” terangnya. Sedangkan dalam pertimbangan pinjaman daerah oleh Bank DKI, lanjut Riyadi, pihaknya perlu berkoordinasi lantaran ada mekanisme khusus yang perlu dipenuhi sebuah perusahaan daerah. “Apalagi Bank DKI ini juga diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Jadi tidak serta merta juga mudah untuk melakukan sebuah pinjaman,” tandas Riyadi.

DPRD Minta BUMD Tak Melulu Andalkan PMD

By:
On:
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah (Perda) dengan besaran Rp79,89 triliun. Pengesahan itu ditandai langsung persetujuan yang disampaikan seluruh anggota DPRD pada Rapat Paripurna penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Raperda tentang Perubahan APBD DKI Tahun Anggaran 2021. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi berharap rekomendasi yang telah diberikan oleh masing-masing komisi bisa secepatnya ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif. “Dengan telah disetujuinya rancangan Perda tentang Perubahan APBD 2021, maka akan kami serahkan kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (25/10). Dalam kesempatan yang sama, Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta Dimaz Raditya Soesatyo merinci sejumlah postur anggaran yang telah mengalami penyesuaian yang disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Adapun kesepakatan postur Pendapatan Daerah sebesar Rp72,18 triliun menjadi Rp65,20 triliun dan postur Belanja Daerah sebesar Rp72,96 triliun menjadi Rp69,99 triliun dalam Perubahan APBD 2021. Sedangkan postur anggaran Pembiayaan Daerah yang direncanakan sebesar Rp12 triliun menjadi Rp14,68 triliun. Besaran tersebut diperoleh dari penyesuaian postur Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) 2020 sebesar Rp5,16 triliun, dan Penerimaan Pinjaman Daerah Rp9,51 triliun. Terakhir, postur Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada tahun 2021 direncanakan sebesar Rp11,22 triliun menjadi Rp9,89 triliun, serta Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintahan Daerah sebesar Rp10,99 triliun menjadi Rp9,66 triliun dan pembayaran Pokok Utang sebesar Rp33,65 triliun tetap diangka yang sama. “Dengan demikian, kini Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 kini menjadi Rp79,89 triliun,” terang Dimaz Raditya Soesatyo. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD DKI atas kecermatan, ketelitian, dan kesungguhan dalam menelaah seluruh substansi mengenai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Pihaknya memastikan, seluruh mata anggaran yang termaktub dalam Perda Perubahan APBD 2021 akan dioptimalkan jajaran eksekutif berdasarkan saran, komentar dan rekomendasi yang disampaikan dalam proses pembahasan hingga persetujuan. “Semuanya akan menjadi catatan untuk ditindaklanjuti,” tandas Anies.

Perubahan APBD DKI Tahun 2021 Diketuk Rp79,89 Triliun

By:
On:
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah (Perda) dengan nilai yang disepakati sebesar Rp79,89 triliun, Senin (25/10). Pengesahan itu ditandai langsung persetujuan yang disampaikan seluruh anggota DPRD pada Rapat Paripurna penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Raperda tentang Perubahan APBD DKI Tahun Anggaran 2021.

DPRD Gelar Paripurna Pengesahan Perubahan APBD Tahun 2021

By:
On:

Copyright DPRD Provinsi DKI Jakarta, 2020