Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta menyampaikan laporan hasil reses pertama yang telah dilaksanakan sejak 23 Februari sampai 15 Maret tahun 2022 melalui rapat paripurna, Selasa (5/4). Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Misan Samsuri sebagai pimpinan rapat paripurna meminta seluruh aspirasi masyarakat yang tertuang dalam laporan reses pertama itu ditindaklanjuti dengan memasukan dalam program Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023. “Kompilasi aspirasi masyarakat ini akan kami sampaikan kepada Gubernur untuk dijadikan bahan masukan dan evaluasi, serta kajian lebih lanjut dalam tahapan perencanaan program Musrenbang dan penyusunan RAPBD,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (5/4). Pernyataan Misan merujuk kepada poin-poin laporan reses pertama tahun 2022 pimpinan dan anggota dewan yang dibacakan Anggota Komisi E yakni Idris Ahmad. Ada sejumlah poin di masing-masing bidang yang ditekankan DPRD dalam rangka penyempurnaan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pertama, dalam salah satu butir aspirasi Bidang Pemerintahan Pertanahan dan Ketertiban Umum, DPRD DKI meminta agar Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta membuat posko pemadam di daerah rawan kebakaran, terutama di Wilayah Kapuk Muara. “Mengingat wilayah Kapuk Muara merupakan daerah yang rawan terjadi kebakaran, maka kami mengusulkan agar pemadam kebakaran dapat standby disana untuk memaksimalkan dan mempercepat proses antisipasi serta penanggulangan kebakaran dan penyelamatan,” kata Idris. Kedua, untuk Bidang Perekonomian dan Keuangan Daerah, DPRD DKI meminta agar Pemprov dapat membantu warga untuk menggerakan roda perekonomian pasca Pandemi Covid-19 melalui program Jakpreneur. “Kami mengusulkan agar Pemprov memberi modal bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), juga bisa memberikan pelatihan Koperasi diharapkan masyarakat lebih kreatif mengembangkan usahanya,” tambah Idris. Ketiga, dalam salah satu poin aspirasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, DPRD DKI mendorong Pemprov untuk membuat gorong-gorong disejumlah wilayah rawan tergenang. “Dalam rangka mitigasi terjadinya banjir, memohon agar Pemprov segera merealisasikan pembuatan gorong-gorong saluran air Tanjung Priok, normalisasi gorong-gorong di Kelurahan Kebon Jeruk, dan mengeruk gorong-gorong di Kelurahan Tegal Alur, Kebon Kosong, Kemayoran,” ungkap Idris. Terakhir, untuk Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pendidikan, DPRD DKI untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pengurus dan tenaga pengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). “Dibutuhkan hibah PAUD untuk mendukung aktivitas belajar dan mengajar, pembangunan sarana dan prasarana untuk PAUD di wilayah Pegangsaan. Selain itu, perbaikan PAUD juga dibutuhkan di Kelurahan Pondok Kopi dan di Kelurahan Harapan Mulya,” tandasnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta menyampaikan laporan hasil reses pertama yang telah dilaksanakan sejak 23 Februari sampai 15 Maret tahun 2022 melalui rapat paripurna, Selasa (5/4).

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Misan Samsuri sebagai pimpinan rapat paripurna meminta seluruh aspirasi masyarakat yang tertuang dalam laporan reses pertama itu ditindaklanjuti dengan memasukan dalam program Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023.

“Kompilasi aspirasi masyarakat ini akan kami sampaikan kepada Gubernur untuk dijadikan bahan masukan dan evaluasi, serta kajian lebih lanjut dalam tahapan perencanaan program Musrenbang dan penyusunan RAPBD,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (5/4).

Pernyataan Misan merujuk kepada poin-poin laporan reses pertama tahun 2022 pimpinan dan anggota dewan yang dibacakan Anggota Komisi E yakni Idris Ahmad. Ada sejumlah poin di masing-masing bidang yang ditekankan DPRD dalam rangka penyempurnaan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Pertama, dalam salah satu butir aspirasi Bidang Pemerintahan Pertanahan dan Ketertiban Umum, DPRD DKI meminta agar Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta membuat posko pemadam di daerah rawan kebakaran, terutama di Wilayah Kapuk Muara.

“Mengingat wilayah Kapuk Muara merupakan daerah yang rawan terjadi kebakaran, maka kami mengusulkan agar pemadam kebakaran dapat standby disana untuk memaksimalkan dan mempercepat proses antisipasi serta penanggulangan kebakaran dan penyelamatan,” kata Idris.

Kedua, untuk Bidang Perekonomian dan Keuangan Daerah, DPRD DKI meminta agar Pemprov dapat membantu warga untuk menggerakan roda perekonomian pasca Pandemi Covid-19 melalui program Jakpreneur.

“Kami mengusulkan agar Pemprov memberi modal bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), juga bisa memberikan pelatihan Koperasi diharapkan masyarakat lebih kreatif mengembangkan usahanya,” tambah Idris.

Ketiga, dalam salah satu poin aspirasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, DPRD DKI mendorong Pemprov untuk membuat gorong-gorong disejumlah wilayah rawan tergenang.

“Dalam rangka mitigasi terjadinya banjir, memohon agar Pemprov segera merealisasikan pembuatan gorong-gorong saluran air Tanjung Priok, normalisasi gorong-gorong di Kelurahan Kebon Jeruk, dan mengeruk gorong-gorong di Kelurahan Tegal Alur, Kebon Kosong, Kemayoran,” ungkap Idris.

Terakhir, untuk Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pendidikan, DPRD DKI untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pengurus dan tenaga pengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

“Dibutuhkan hibah PAUD untuk mendukung aktivitas belajar dan mengajar, pembangunan sarana dan prasarana untuk PAUD di wilayah Pegangsaan. Selain itu, perbaikan PAUD juga dibutuhkan di Kelurahan Pondok Kopi dan di Kelurahan Harapan Mulya,” tandasnya.